Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Nunukan, Senin (01/09/2025), berakhir dengan dialog terbuka antara perwakilan mahasiswa dan unsur pemerintah daerah. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Nunukan sempat melakukan negosiasi dengan anggota DPRD dan Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas, hingga akhirnya diperkenankan masuk ke lobi gedung untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Nunukan Hermanus hadir untuk mendengarkan langsung 14 tuntutan mahasiswa yang sebagian besar berkaitan dengan isu kedaerahan. “Tentu apa yang menjadi permintaan aksi massa kami akan kaji dan evaluasi terlebih dahulu. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, mana kewenangan provinsi, dan mana pemerintah pusat,” kata Hermanus di hadapan massa.
Hermanus mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang masih dirasakan masyarakat. “Kami mohon maaf kalau masih banyak kekurangan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Pemerintah daerah tentu membutuhkan partisipasi masyarakat dan mahasiswa, baik dalam pembangunan maupun dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Beberapa isu spesifik turut menjadi perhatian, di antaranya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan disosialisasikan lebih lanjut, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan tani. Hermanus juga menyinggung persoalan dermaga ilegal di Nunukan yang kini ditangani Dinas Perhubungan melalui koordinasi dengan Pemprov Kalimantan Utara. “Karena wilayah laut 0-12 mil merupakan kewenangan provinsi. Jangan sampai kita terlalu cepat mengambil langkah tanpa kajian, yang justru menimbulkan masalah baru,” jelasnya.
Selain itu, harga rumput laut yang belum stabil juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah, kata Hermanus, masih melakukan kajian untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat pesisir. “Kami akan terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, namun butuh partisipasi masyarakat untuk mengawal bersama. Soal rumput laut, kami lakukan pengkajian mendalam dulu,” ungkapnya.
Dalam daftar tuntutan mahasiswa, sejumlah isu lain yang menonjol meliputi pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan, kesejahteraan tenaga medis, kenaikan upah buruh, hingga kejelasan kasus hukum yang menyeret oknum polisi di Nunukan. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati dan jajaran legislatif untuk dikaji lebih lanjut. [] Admin04
