Aliansi Utara Tegaskan Reformasi Polri dan Kebijakan Pro-Rakyat

TARAKAN – Gelombang kritik terhadap kebijakan DPR RI ikut menggema dari utara Kalimantan. Hari ini, Senin (01/09/2025), Aliansi Utara menggelar aksi besar bertajuk “Usulan Tarakan Bersuara” di Kota Tarakan. Massa menyuarakan ketidakpuasan atas keputusan DPR, khususnya terkait tunjangan terbaru yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

Koordinator Lapangan, A.A. Muchammad Imanullah Aziz, menyebut titik kumpul massa berada di Kantor KNPI pukul 14.00 WITA. Peserta kemudian melakukan long march dari Gita Jalatama menuju Gedung DPRD Kota Tarakan. “Menurut rencana, sebanyak 300 peserta dari 22 lembaga akan ikut serta, dengan kemungkinan bertambah karena adanya dukungan dari masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menambahkan, skala massa bisa lebih besar karena animo warga yang merasa kecewa semakin meningkat. “Kami memperkirakan jumlah peserta akan lebih besar karena banyak elemen masyarakat yang siap turun bersama,” tambahnya.

Dalam konsolidasi sebelumnya, Aliansi Utara merumuskan tiga tuntutan pokok. Pertama, pembatalan tunjangan perumahan anggota DPR RI senilai Rp 50 juta per bulan. Menurut mereka, kebijakan ini kontras dengan realitas ekonomi masyarakat.
“Kebijakan itu jelas tidak berpihak pada rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” tegas Aziz.

Tuntutan kedua, desakan agar DPR segera mengesahkan kebijakan pro-rakyat, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan regulasi lain yang dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Kami ingin kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan,” ujarnya.

Sementara tuntutan ketiga, menyangkut reformasi internal kepolisian. Aliansi menekankan pentingnya transformasi Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan dekat dengan rakyat. “Kami minta Polri tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan, tetapi benar-benar hadir untuk melayani masyarakat,” imbuhnya.

Selain menyasar kebijakan nasional, Aliansi Utara juga menyinggung peran legislator asal Kalimantan Utara. Mereka menilai kehadiran wakil rakyat selama ini kurang terasa. Aspirasi masyarakat, kata Aziz, seakan terabaikan.
“Kami menyuarakan keluh kesah rakyat Tarakan dan Kaltara yang kecewa dengan kinerja DPR,” ungkapnya.

Kekecewaan ini menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara representasi politik di Senayan dengan realitas lapangan di daerah. Dengan aksi ini, aliansi ingin mengingatkan bahwa legitimasi wakil rakyat sejatinya lahir dari rakyat itu sendiri.

Meski membawa semangat kritis, Aliansi Utara menegaskan komitmen menjaga ketertiban. Setiap lembaga telah menunjuk koordinator lapangan untuk memastikan aksi berjalan damai. “Kami sepakat menjaga aksi tetap damai. Jika ada kekacauan, itu kemungkinan datang dari pihak luar aliansi,” ujarnya.

Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini bukan monopoli mahasiswa. Berbagai organisasi masyarakat dan elemen warga juga turut serta. “Kami mengajak siapa pun yang merasa kecewa dengan DPR untuk bergabung dalam aksi ini,” tambah Aziz.

Lebih jauh, Aliansi Utara memastikan perjuangan mereka tidak berhenti pada aksi demonstrasi semata. Jika aspirasi tidak digubris DPRD Kota Tarakan, mereka siap melanjutkan melalui saluran lain. “Kami akan tetap fokus memperjuangkan tuntutan ini, baik lewat media sosial maupun kanal lain, sampai benar-benar dikabulkan,” tandasnya.

Aksi ini mencerminkan wajah demokrasi di daerah. Rakyat berusaha mengambil peran aktif dalam mengontrol jalannya kebijakan negara. Dengan menyoroti isu tunjangan DPR, kebijakan pro-rakyat, serta reformasi kepolisian, Aliansi Utara tidak hanya menyuarakan keluhan, tetapi juga menawarkan refleksi: bahwa kesejahteraan masyarakat semestinya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. []

Admin03