Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
ALJIR – Ketegangan diplomatik antara Aljazair dan Prancis kembali mencuat setelah pemerintah Aljazair memutuskan mengusir 12 pejabat asal Prancis dari wilayahnya. Langkah tegas ini diumumkan pada Senin (14/04/2025), dengan tenggat waktu 48 jam bagi para pejabat tersebut untuk meninggalkan negara di Afrika Utara itu.
Keputusan ini menjadi babak terbaru dalam hubungan penuh dinamika antara Aljazair dan bekas penjajahnya itu. Dalam keterangan resmi, Kementerian Luar Negeri Aljazair menyebut pengusiran ini sebagai bentuk respons terhadap pernyataan dan tindakan yang dinilai ofensif dari Menteri Dalam Negeri Prancis, Bruno Retailleau.
“Ini merupakan konsekuensi dari sikap negatif, menyedihkan, dan terus-menerus dari menteri dalam negeri Prancis terhadap Aljazair,” tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Aljazair, dikutip dari AFP, Selasa (15/4/2025).
Ketegangan memuncak setelah penangkapan terhadap seorang pejabat konsuler Aljazair di Prancis. Pemerintah Aljazair mengecam penangkapan tersebut, menyebutnya sebagai “tindakan keji” yang mencederai martabat diplomatik dan melanggar prinsip hubungan antarnegara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, membenarkan adanya permintaan dari Aljazair agar 12 pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Prancis segera dipulangkan. Barrot juga menyampaikan bahwa permintaan ini kemungkinan besar berkaitan dengan kasus hukum yang melibatkan tiga warga negara Aljazair.
“Saya meminta otoritas Aljazair untuk menghentikan tindakan pengusiran ini… jika keputusan untuk memulangkan pejabat kami dipertahankan, kami tidak punya pilihan lain selain segera menanggapi,” tegas Barrot.
Menurut laporan media Prancis, ketiga warga negara Aljazair tersebut, termasuk seorang pejabat konsuler, dituduh terlibat dalam penculikan seorang influencer Aljazair bernama Amir Boukhors. Peristiwa tersebut terjadi pada April 2024 di kawasan pinggiran Paris.
Langkah Aljazair mengusir pejabat asing bukan kali pertama terjadi dalam sejarah diplomasi negara itu. Ketegangan serupa sempat mencuat pada beberapa tahun terakhir, terutama terkait isu visa, migrasi, dan kritik terhadap kebijakan dalam negeri masing-masing pihak.
Situasi ini menandai ketegangan berkelanjutan antara kedua negara yang memiliki sejarah panjang kolonialisme dan hubungan bilateral yang kompleks. Meski kerap bekerja sama dalam bidang ekonomi dan keamanan, hubungan Aljazair dan Prancis juga tak jarang mengalami pasang surut.
Apakah Prancis akan membalas dengan tindakan diplomatik serupa atau memilih jalur dialog, masih menjadi pertanyaan terbuka dalam dinamika hubungan dua negara ini. []
Redaksi03
