Ancaman Trump untuk Baltimore Picu Ketegangan Partai Demokrat

WASHINGTON DC – Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengerahkan pasukan federal ke Baltimore memicu respons keras dari Gubernur Maryland Wes Moore. Insiden ini semakin memperuncing ketegangan antara Trump dengan para pemimpin negara bagian yang berasal dari Partai Demokrat.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan kesediaannya untuk mengirim bantuan pasukan jika diminta. “Jika Wes Moore butuh bantuan, seperti Gavin Newsom di Los Angeles, saya akan kirim pasukan dan segera membereskan kejahatan, seperti yang sudah dilakukan di Washington DC,” tulis Trump. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pola yang kerap dilakukan Trump yang sebelumnya telah mengirim Garda Nasional ke beberapa kota dengan alasan penanganan kriminalitas.

Namun, Gubernur Moore menilai komentar Trump justru mencerminkan ketidaktahuan terhadap kondisi aktual Baltimore. “Mereka belum pernah berjalan di jalan-jalan kami, belum berada di komunitas kami. Jadi komentar itu terdengar sangat ignor dan tidak peka,” katanya. Moore menegaskan bahwa solusi permasalahan kota tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan militeristik semata.

Sebelumnya, Trump telah mengerahkan sekitar 2.000 personel pasukan ke Washington DC. Gedung Putih mengklaim bahwa operasi tersebut berhasil melakukan ratusan penangkapan. Trump bahkan menyebut bahwa ibu kota yang sebelumnya digambarkannya sebagai “neraka” kini telah menjadi “aman”. Namun, data resmi dari Kepolisian Metropolitan Washington DC justru menunjukkan bahwa tren kejahatan telah mengalami penurunan drastis sejak tahun 2023 dan mencapai level terendah dalam tiga dekade terakhir.

Tidak hanya Baltimore, ancaman serupa juga dilayangkan Trump terhadap kota-kota lain seperti New York dan Chicago. Gubernur Illinois JB Pritzker mengecam rencana tersebut sebagai bentuk “penyalahgunaan kekuasaan”. Sementara itu, pemimpin minoritas Demokrat di DPR Hakeem Jeffries menegaskan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengambil tindakan semacam itu tanpa persetujuan pemerintah setempat.

Dukungan publik terhadap kebijakan Trump juga tampak minim. Survei terbaru yang dilakukan The Washington Post bersama Schar School menunjukkan bahwa hampir 80% warga Washington DC menolak kehadiran pasukan federal maupun Garda Nasional di wilayah mereka. Data ini mengindikasikan bahwa langkah Trump tidak hanya menuai kritik dari kalangan politisi, tetapi juga dari masyarakat yang langsung merasakan dampaknya.[]

Admin05