APBD Kutim 2026 Diproyeksi Turun Drastis Jadi Rp4,86 Triliun

KUTAI TIMUR – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 diperkirakan menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Dari total APBD tahun 2025 yang mencapai Rp 9,89 triliun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim memproyeksikan anggaran tahun depan hanya sekitar Rp 4,86 triliun. Penurunan ini lebih dari separuh nilai anggaran tahun berjalan.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyampaikan proyeksi tersebut dalam nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 pada Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kutim, Jumat (31/10/2025). Dalam pemaparan itu, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp 4,867 triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 431,81 miliar, pendapatan transfer Rp 4,34 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp 91,98 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kutim Jimmi menilai penurunan APBD ini bukan hanya terjadi di Kutai Timur, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia, seiring kebijakan pemerintah pusat. “Karena menurut Dirjen Keuangan, itu sudah kesepakatan dengan DPR RI bersama Menteri Keuangan,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa meski nilai APBD berfluktuasi, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui mekanisme anggaran multiyears. “Jadi dengan APBD seperti ini naik-turun lah, tapi kalau MY-nya sendiri itu tetap ada dan nilainya naik-turun,” katanya.

Jimmi juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Menurutnya, penurunan anggaran ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Daerah harus mencari potensi pendapatan lainnya yang sekiranya bisa menambah pendapatan asli daerah,” ujarnya. Ia menyebut sumber PAD yang bisa dioptimalkan antara lain pajak, retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, hingga profit sharing dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutim.

Sementara itu, terkait kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), Jimmi menilai penyesuaian tunjangan pegawai tidak bisa dihindari ketika keuangan daerah menurun. “Tunjangan pegawai pasti menurun, tergantung keuangan daerah. Kalau keuangan bagus, tunjangan juga bagus,” ujarnya.

Meski menghadapi tekanan anggaran, DPRD Kutim berkomitmen menjaga agar program pembangunan prioritas tetap berjalan. Lembaga legislatif bersama pemerintah daerah akan mengupayakan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan layanan publik dan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.[]

Admin05