AS Larang Abbas dan Delegasi Palestina Hadiri Sidang PBB, Palestina Protes

JAKARTA  – Amerika Serikat (AS) melarang Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, untuk pergi ke New York dalam rangka menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan depan. Larangan tersebut juga berlaku bagi 80 anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat, yang tidak akan mendapatkan visa kunjungan ke New York, markas PBB, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/8/2025).

Sebelumnya, Abbas dijadwalkan hadir langsung di markas PBB yang berada di distrik Manhattan, New York, untuk mengikuti sidang umum. Selain itu, Abbas juga akan menghadiri pertemuan puncak yang diselenggarakan Prancis dan Arab Saudi, di mana Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada berjanji untuk mengakui Palestina secara resmi sebagai negara.

Menanggapi keputusan AS, pihak Palestina menyatakan terkejut dan menilai langkah tersebut melanggar “Perjanjian Markas Besar PBB”. Berdasarkan perjanjian tahun 1947 itu, AS diwajibkan mengizinkan akses bagi diplomat asing ke New York, tempat markas organisasi internasional yang menaungi negara-negara dunia berada.

Namun, AS berdalih bisa menolak penerbitan visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, larangan visa ini juga didasarkan pada tuduhan lama bahwa PA dan PLO gagal menekan ekstremisme dan mendorong “pengakuan sepihak” atas Palestina.

“(Hal itu) demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan atas perusakan prospek perdamaian,” ujar Kemenlu AS. Pihak Palestina menolak tuduhan tersebut dan menekankan bahwa perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan negara Palestina merdeka.

Bagi pejabat Otoritas Palestina yang sudah bermarkas permanen di New York, AS menyatakan mereka tidak termasuk dalam pembatasan visa ini. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya akan membahas masalah visa Abbas dan delegasi Palestina dengan Kemenlu AS, sekaligus mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Perjanjian Markas Besar PBB.

Larangan serupa bukan hal baru. Sekitar empat dekade lalu, pada 1988, pemimpin PLO sebelumnya, Yaser Arafat, juga dilarang hadir di New York karena visanya tidak diterbitkan. Sebagai dampaknya, Majelis Umum PBB kala itu diadakan di Jenewa, Swiss, agar Arafat dapat hadir. []

Redaksi10