Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUALA LUMPUR – Para pemimpin negara-negara anggota ASEAN mendesak perpanjangan dan perluasan gencatan senjata di Myanmar yang telah diberlakukan sejak gempa bumi besar melanda negara tersebut pada akhir Maret lalu. Pernyataan ini disampaikan usai KTT ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dalam pernyataan resmi, para pemimpin ASEAN menilai gencatan senjata sebagai langkah awal untuk menghentikan kekerasan dan menciptakan keamanan yang berkelanjutan di Myanmar. Negara tersebut masih dilanda konflik antara militer dan pasukan pro-demokrasi sejak kudeta militer pada Februari 2021.
“Kami berkomitmen untuk membantu Myanmar menemukan solusi damai dan langgeng untuk krisis yang sedang berlangsung,” ujar para pemimpin ASEAN. Mereka juga menegaskan kembali bahwa Konsensus Lima Poin tetap menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar.
Pelaksanaan Konsensus Lima Poin secara menyeluruh diharapkan dapat membantu rakyat Myanmar mencapai resolusi damai yang inklusif dan berkelanjutan, yang dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar sendiri. Hal ini dinilai penting untuk mendukung perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
Para pemimpin ASEAN mendesak semua pihak di Myanmar agar segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan fasilitas umum. Mereka meminta tindakan konkret untuk menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, mengecam eskalasi konflik, serta menahan diri demi melindungi keselamatan warga sipil.
“Terkait hal ini, kami menghargai deklarasi tiga gencatan senjata sementara berturut-turut yang dikeluarkan oleh otoritas Myanmar, serta gencatan senjata sepihak dari pihak-pihak terkait lainnya,” kata mereka.
ASEAN juga mendorong semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk membangun kepercayaan demi menyelenggarakan dialog nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuan mencapai resolusi damai atas krisis yang terjadi.
Selain itu, para pemimpin ASEAN menyatakan dukungan penuh terhadap peran Ketua ASEAN dan Utusan Khusus dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin secara efektif. Mereka menargetkan pemulihan perdamaian, stabilitas, dan demokrasi melalui solusi politik yang dipimpin Myanmar demi kesejahteraan rakyatnya.
ASEAN berkomitmen memperkuat kerja sama antarnegara anggota, dengan mitra eksternal, negara tetangga Myanmar, serta PBB untuk membantu mengatasi dampak krisis. Krisis di Myanmar dinilai telah memperburuk kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penipuan daring.
Hingga kini, upaya diplomatik ASEAN belum berhasil mengakhiri konflik yang bermula dari kudeta militer terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. []
Redaksi11
