Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Proses demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki fase penutup setelah melewati Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dengan hasil pemilu telah ditetapkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar kini menuntaskan tahapan administratif dengan menggelar rapat paripurna ke-12 untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin periode 2021–2026.
Langkah ini menjadi bagian krusial dalam menyambut pelantikan pasangan terpilih Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin. Pelantikan dijadwalkan segera setelah keduanya mengikuti agenda retreat nasional bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta pada 22 Juni 2025. Agenda tersebut merupakan rangkaian simbolik dan strategis pemerintah pusat dalam menegaskan komitmen terhadap hasil demokrasi yang sah dan berintegritas.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa usulan pemberhentian tersebut bukan semata-mata keputusan politik, melainkan proses hukum yang diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi.
“Ini syarat terakhir agar pelantikan bisa dilaksanakan. Tanpa ini, prosesnya tak akan berjalan,” ujarnya seusai rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kukar, Tenggarong, Jumat (20/06/2025). Pasangan Aulia-Rendi memperoleh 209.905 suara sah dari seluruh kecamatan di Kukar, hasil yang telah dikukuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Mei lalu. Dengan legitimasi ini, DPRD bergerak cepat menyelesaikan tahapan pengesahan pemberhentian kepala daerah lama sebagai syarat administratif terakhir.
“Kami tinggal menunggu pelantikan dilakukan. Kalau mengacu pada jadwal retreat nasional, ya mungkin pelantikannya dilakukan hari ini atau besok paling lambat,” jelas Ahmad Yani. Pelantikan ini menjadi titik tolak dimulainya masa pemerintahan baru di Kukar, yang membawa visi besar Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Pemerintahan baru diharapkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan daerah di tengah transformasi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Masyarakat Kukar pun diajak untuk mendukung proses transisi ini secara damai dan positif, sebagai wujud kedewasaan demokrasi daerah. Dukungan publik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mendorong efektivitas program-program pembangunan lima tahun ke depan. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasidah S.M
