SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg Ke-34 Gelombang 2 Tahun 2025 di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Rabu (10/09/2025). Rombongan tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, J. …
Read More »Respon DPRD Kaltim Jalan Nasional Rusak Akibat Aktivitas Tambang PT KPC
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti kondisi jalan rusak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang terdampak aktivitas tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC). Respons ini muncul menyusul langkah tegas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terhadap pihak KPC untuk segera menuntaskan perbaikan jalan longsor dan penyelesaian …
Read More »Desa Selengot Kaltim Belum Nikmati Listrik PLN, DPRD Angkat Suara
SAMARINDA – Permasalahan infrastruktur dasar di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, kembali menjadi sorotan wakil rakyat. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Syahariah Mas’ud, menilai kondisi masyarakat yang masih belum menikmati aliran listrik PLN dan akses air bersih merupakan bukti bahwa pembangunan di …
Read More »DPRD Kaltim Dorong Pembangunan RS Balikpapan Timur
SAMARINDA – Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur mendapat sorotan positif dari kalangan legislatif daerah. Proyek yang ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada 2026 ini dinilai sebagai langkah penting untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang merata bagi warga di wilayah timur kota. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) …
Read More »DPRD Kaltim Tindak Tegas Jalan Marangkayu
SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), J. Jahidin, mengecam keras buruknya konstruksi pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menurut Jahidin, pembangunan jalan tersebut belum memenuhi standar teknis, dengan adanya indikasi penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Monitoring di …
Read More »Yeni Eviliana Tegaskan Program Prioritas Tak Terganggu
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp5 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yeni Eviliana, mengatakan …
Read More »Subandi Yakini Ismail Latisi Mampu Satukan Energi Kader PKS
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Samarinda menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Minggu (07/09/2025) pagi. Forum tersebut menjadi ajang pelantikan Ketua DPD beserta jajaran pengurus hingga ke struktur bawahnya. Dalam sidang musyawarah itu, Ismail Latisi resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD PKS Samarinda untuk masa jabatan …
Read More »DPRD Kaltim Tetapkan KUA-PPAS 2026 Rp21,3 Triliun
SAMARINDA – Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2026 di Kalimantan Timur (Kaltim) diputuskan tetap di angka Rp21,3 triliun. Keputusan itu lahir dalam Sidang Paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang digelar Senin (08/09/2025) di Samarinda. Kesepakatan ini dianggap penting karena memberikan kepastian arah pembangunan …
Read More »Larangan Flexing, DPRD Kaltim Tegaskan Etika Pejabat
SAMARINDA – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, agar kepala daerah, pejabat publik, dan keluarga pejabat dilarang melakukan pamer kekayaan atau flexing, serta mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif. Aturan ini dikeluarkan menyusul gelombang aksi unjuk rasa yang sempat ricuh sejak akhir Agustus lalu. …
Read More »Syarifatul Sya’diah: DBH Hak Daerah, Jangan Dikurangi
SAMARINDA – Isu rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen mengundang perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan itu dinilai berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah, terutama bagi kabupaten dan kota yang masih mengandalkan APBD terbatas untuk membiayai pembangunan. Anggota Komisi III DPRD …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan