Enggal Triya Amukti

Pansus IP Bakal Sidak Pengerukan Pasir FSP

PARLEMENTARIA KALTIM – Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah membidik aktivitas pengerukan dan pemanfaatan pasir sungai PT Fajar Sakti Prima (FSP). Dalam waktu dekat, pihak Pansus IP akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi produksi perusahaan yang sahamnya dikuasai Bayan …

Read More »

Bakal Diusulkan Perda Alur Sungai Mahakam

PARLEMENTARIA KALTIM – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Udin, berencana mengusulkan dibentuknya peraturan daerah (perda) tentang penggunaan alur Sungai Mahakam. Hal tersebut disampaikan politisi …

Read More »

Pengerukan Pasir FPS Diharapkan Masuk Ranah Provinsi

PARLEMENTARIA KALTIM – Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berharap izin aktivitas pengerukan dan pemanfaatan pasir sungai di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat oleh PT Fajar Sakti Prima (FSP) merupakan ranah kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Di Kantor DPRD Kaltim, Jalan …

Read More »

Target, Pengesahan RTRW Sebelum Puasa

PARLEMENTARIA KALTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera menjadwalkan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042 yang merupakan revisi Perda RTRW 2016-2036. Agenda tersebut ditargetkan berlangsung sebelum bulan puasa tahun  ini yang jatuh pada minggu keempat Maret 2023 …

Read More »

Pansus IP Pertanyakan Izin PT Fajar Sakti Prima

“Yang jadi pertanyaan siapa yang mengawal dan mengontrol jumlah tersebut benar? Karena ketika jumlah itu lebih dari 500 ribu, otomatis dia kewenangannya adalah galian C ditempatkan perizinannya ke pemerintahan provinsi.” PARLEMENTARIA KALTIM – Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan izin …

Read More »

Bagian Kabupaten/Kota Langsung Masuk ke RKD

PARLEMENTARIA KALTIM – Salah satu ketentuan baru yang bakal tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyaluran langsung bagian kabupaten/kota ke Rekening Kas Daerah (RKD) masing-masing, tidak lagi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim. Raperda Kaltim tentang …

Read More »

Agar Anak Kita Tahu Jati Diri Bangsa

PARLEMENTARIA KALTIM – Perkembangan teknologi informasi berskala global yang begitu cepat dan adiktif, membuat budaya lokal cepat tergerus budaya asing, jati diri bangsa pun mudah terlupakan. Agar generasi mendatang tetap menjiwai jati diri bangsa yang asli, maka rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu diajukan. “Supaya …

Read More »

Sigit Wibowo Ulas Rasio Legis Raperda Bahasa

Bahasa daerah yang dipakai di daerah, ada Kutai, Banjar, Dayak dan sebagainya. Itu tentu  dilestarikan dan kita pakai terus menerus, turun menurun agar tidak punah. PARLEMENTARIA KALTIM – Sigit Wibowo, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengulas rasio legis atau alasan hukum diajukannya dua Rancangan …

Read More »

Sigit Beber Dua Raperda Usulan Pemprov

PARLEMENTARIA KALTIM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sigit Wibowo membeberkan beberapa hal baru terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Dua raperda itu adalah tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saat diwawancara …

Read More »

Komisi III Soroti Ketahanan Pangan di Kaltim

PARLEMENTARIA KALTIM – Seiring ditetapkannya perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), urbanisasi atau perpindahan penduduk dari luar daerah dan desa ke kota-kota yang ada di daerah penyangga IKN tentu semakin pesat. Urbanisasi tersebut tentu menyebabkan masalah ketahanan pangan daerah. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X