SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan perlunya peningkatan kualitas sekolah swasta agar tetap mampu bersaing di tengah dinamika pendidikan saat ini. Dorongan ini muncul menyusul kekhawatiran sebagian pihak bahwa kebijakan pendidikan gratis dan keterbatasan subsidi pemerintah dapat mengancam eksistensi sekolah swasta. Anggota Komisi IV …

SAMARINDA – Lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan Angklung, Samarinda, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim karena diduga dikuasai oleh oknum tertentu. Kawasan yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan publik kini dipenuhi bangunan permanen maupun sementara, bahkan terdapat aktivitas jual beli, sehingga mengurangi manfaat …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) di kawasan Jalan Angklung, Samarinda, yang diduga dikuasai oleh oknum tertentu. Komisi III DPRD Kaltim meminta agar Pemprov segera melakukan penertiban dan mengembalikan fungsi lahan tersebut untuk kepentingan …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang setara terhadap sekolah swasta, terutama di jenjang SMA dan SMK. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, usai menghadiri rapat dengar pendapat terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi memberi perhatian khusus terhadap pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan perkebunan sawit. Permintaan ini mencuat karena sekolah-sekolah di daerah tersebut dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik fasilitas maupun dukungan anggaran. Anggota Komisi …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghentikan jalannya pembangunan infrastruktur, khususnya proyek strategis seperti pembangunan jalan. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memastikan bahwa meski anggaran dari pemerintah pusat berpotensi mengalami pemotongan atau penundaan, proyek-proyek penting tetap harus berjalan …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi lebih serius memperhatikan keberlangsungan operasional sekolah swasta, khususnya terkait subsidi honor guru serta kebutuhan biaya operasional SMA dan SMK swasta. Dorongan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, usai rapat dengar pendapat mengenai Bantuan …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) merupakan mekanisme sah yang diatur undang-undang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memastikan pokir akan tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah …

SAMARINDA –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi III menggelar rapat bersama mitra kerja untuk membahas persiapan menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026. Rapat tersebut berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025), dengan melibatkan lima mitra …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Pemerintah Provinsi untuk memperkuat dukungan terhadap keberlangsungan sekolah swasta, khususnya jenjang SMA dan SMK. Hal ini disampaikan usai rapat dengar pendapat terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025). Anggota Komisi IV …