Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada dua bulan pertama tahun 2025 sudah mencapai sekitar 40 ribu orang. Angka tersebut tercatat paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Apindo memprediksi angka PHK ini akan terus meningkat jika tidak ada langkah signifikan dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan bahwa data PHK tersebut diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, yang tercatat melalui pencairan dana jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Bob menjelaskan, meskipun jumlah PHK yang terjadi pada Januari hingga Februari 2025 tercatat sebanyak 40 ribu orang, jumlah tersebut kemungkinan masih belum mencakup seluruh kasus. Terutama, Bob mengacu pada kasus PHK yang melibatkan buruh PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang mem-PHK puluhan ribu pekerjanya pada awal Maret 2025 akibat penutupan pabrik.
“Januari dan Februari ini sudah sekitar 40 ribu (buruh kena PHK). Tahun lalu, sekitar 250 ribu orang mengalami PHK sepanjang tahun,” kata Bob dalam acara buka puasa bersama media di Greyhound Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (19/03/2025).
Bob menjelaskan lebih lanjut, sektor yang paling terpengaruh adalah sektor padat karya yang memang sangat rentan terhadap PHK, dan jika kondisi ini tidak segera diatasi, jumlah PHK diperkirakan akan semakin bertambah. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pemulihan ekonomi dan memberikan perlindungan terhadap sektor-sektor yang terdampak.
Bob menambahkan, jika pemerintah tidak segera menemukan solusi yang efektif, dampak PHK terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia bisa semakin parah. Dia mengingatkan bahwa kebijakan yang tepat sangat diperlukan agar sektor-sektor padat karya dapat bertahan dan tidak semakin banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Ke depan, Apindo berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kebijakan yang berdampak langsung pada pengurangan angka PHK, serta memberikan dukungan kepada sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi ini. []
Redaksi03
