Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur jajarannya di Kementerian ESDM serta Direktur Utama PLN saat mengikuti rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (02/07/2025). Teguran tersebut disampaikan karena ia tidak memperoleh data terbaru terkait jumlah desa yang telah dialiri listrik oleh PLN.
Dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) ESDM 2026, Bahlil mengatakan telah menyampaikan peta distribusi listrik kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti pentingnya percepatan elektrifikasi, terutama di wilayah yang belum menikmati akses listrik.
“Kami menyampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik,” ujar Bahlil.
Ia mengisahkan pengalamannya semasa kecil yang harus belajar dengan penerangan seadanya. “Itu kita pakai itu loh kaleng susu, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar, bangun pagi, di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi. Kalau nggak mandi, pasti kelihatan hitamnya,” ucapnya.
Komitmen untuk mewujudkan swasembada energi di desa-desa disampaikannya sebagai bagian dari visi besar Presiden. Namun, saat hendak memaparkan jumlah desa yang belum teraliri listrik, Bahlil justru mendapatkan data yang tidak konsisten dari jajarannya dan PLN.
“Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi, jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” katanya.
“Dan dalam hitungan kami, ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan, tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambah, 10 ribu?” tanya Bahlil kepada jajaran dirjen dan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo.
Menanggapi ketidaksesuaian data tersebut, Bahlil menunjukkan kekesalan. “Ini nggak tahu dirjen saya yang nggak benar atau dirut PLN-nya yang nggak benar? Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini,” katanya.
“Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru, padahal Dirutnya cuma 1, nggak berubah-ubah,” sambungnya.
Bahlil juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo agar daerah-daerah yang belum memiliki jaringan listrik dapat menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tanpa harus menarik jaringan dari pusat kota.
“Oke, data mereka ini mungkin yang up-to-date, sayanya yang tidak dilaporkan. Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS,” ucapnya.
“Dan desa-desa yang belum ada jaringannya, itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan. Tapi, kalau dia mempergunakan PLTS, jaringan lokal saja yang kita pakai,” imbuhnya.
Bahlil menegaskan pentingnya ketepatan data dalam perencanaan program, terlebih menyangkut proyek strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.[]
Admin05
