Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Sorotan tajam tengah mengarah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) setelah serangkaian persoalan internal mencuat ke publik. Dugaan kebocoran dana bernilai miliaran rupiah dan kasus kredit fiktif mengguncang kepercayaan publik, mengundang kritik dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi kepemudaan di daerah tersebut.
Ketua Umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat, Srilinus Lino, menyampaikan pernyataan tegas yang mendesak Gubernur Kalimantan Barat untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap manajemen Bank Kalbar. Salah satu langkah yang dianggap mendesak ialah mengganti Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, yang telah mengajukan surat pengunduran diri sejak 27 Maret 2025.
“Tujuan utama Bank Kalbar adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi jika yang muncul ke publik hanya skandal dan kebocoran, bagaimana mungkin bisa mewujudkan hal itu?” ujar Lino pada Rabu (10/07/2025).
Ia menilai pengunduran diri Rokidi menjadi tanda ketidakmampuan dalam menjaga reputasi dan kredibilitas institusi keuangan tersebut. Di bawah kepemimpinannya, menurutnya, masyarakat justru lebih banyak disuguhkan dengan berita miring ketimbang capaian positif.
“Bukan prestasi yang muncul, tapi justru kebocoran dana nasabah yang berpotensi menghancurkan kepercayaan masyarakat dan iklim investasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pemuda Dayak Kalbar juga menilai dampak dari kasus ini bukan hanya menyangkut kepercayaan nasabah semata, melainkan juga menyentuh aspek penting seperti kestabilan iklim investasi. Ketidakpastian yang muncul akibat lemahnya pengawasan internal berpotensi menghambat minat investor menanamkan modal di Kalimantan Barat.
“Kalau cabang bank saja bisa bocor miliaran, bagaimana dengan pusatnya? Ini menandakan lemahnya sistem pengawasan internal. Bank seperti ini jelas bukan tempat aman bagi investor maupun masyarakat kecil untuk menabung,” kritik Lino.
Ia juga menekankan bahwa Bank Kalbar memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menopang ekonomi kerakyatan di daerah. Sayangnya, berbagai masalah yang terjadi justru mengikis harapan publik terhadap peran tersebut. Situasi ini, menurut Lino, menuntut reformasi menyeluruh, tidak hanya berhenti pada pergantian direktur utama.
“Kami mendesak Gubernur Kalbar tidak hanya menerima pengunduran diri, tapi juga segera menunjuk pemimpin baru yang bersih, profesional, dan punya rekam jejak dalam reformasi sistem keuangan,” ujarnya.
Selain itu, mereka menuntut proses seleksi pimpinan Bank Kalbar dilakukan secara terbuka dan akuntabel, tidak berdasarkan kepentingan politik atau balas jasa.
Dalam kondisi seperti ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menjadi sorotan. Lino meminta lembaga pengawas keuangan tersebut untuk aktif menjalankan pengawasan ketat terhadap Bank Kalbar. Menurutnya, OJK harus segera turun tangan, melakukan audit investigatif dan memastikan sistem kontrol internal diperbaiki secara menyeluruh.
“OJK tidak boleh hanya pasif. Ini waktunya mereka turun tangan secara nyata, melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran. Kepercayaan publik tidak akan pulih tanpa adanya tindakan nyata dari regulator,” tegasnya.
Lino menambahkan bahwa permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat. Beberapa bank pembangunan daerah lain pun pernah menghadapi krisis serupa, seperti Bank Banten pada 2020, Bank Sumut pada 2023, dan Bank NTB Syariah pada 2024. Rentetan peristiwa ini memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan dan tata kelola berisiko tinggi terhadap kestabilan institusi keuangan daerah.
Meski kritik yang disampaikan cukup keras, Pemuda Dayak Kalbar menegaskan bahwa tujuan mereka bukan menjatuhkan institusi Bank Kalbar, melainkan untuk menyelamatkannya dari krisis yang lebih dalam.
“Kami tidak ingin Bank Kalbar runtuh. Tapi justru ingin menyelamatkannya dari kehancuran. Ini bukan hanya soal manajemen bank, tapi juga masa depan ekonomi Kalimantan Barat,” pungkas Lino.[]
Admin05
