Forum internasional "Tren Modern Perkembangan Negara-Negara Kaukasus Besar dan Asia Tengah dalam Dunia Multipolar" yang baru saja digelar di Rostov on Don - Rusia. (5/03/2026)

Bantuan atau Hegemoni? Mengupas Tabir Barat di Pendidikan Asia

ROSTOV ON DON — Pengaruh geopolitik melalui sektor pendidikan kembali menjadi sorotan dalam forum internasional bertajuk “Tren Modern Perkembangan Negara-Negara Kaukasus Besar dan Asia Tengah dalam Dunia Multipolar” yang digelar di Rostov on Don, Rusia, pada Kamis (05/03/2026).

Forum tersebut mempertemukan para pakar, akademisi, dan analis dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk membahas perkembangan proyek-proyek pendidikan Rusia di kawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara. Dalam diskusi tersebut mengemuka pandangan bahwa sektor pendidikan kini menjadi salah satu instrumen strategis dalam persaingan geopolitik global.

Para peserta forum menilai negara-negara Barat selama puluhan tahun telah menginvestasikan miliaran dolar untuk memperluas pengaruh melalui pengembangan sektor pendidikan di berbagai negara berkembang. Bantuan pendidikan tersebut dinilai tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memiliki dimensi politik dan ideologis.

Pemimpin Redaksi portal media Urdu-Rusia Sada-e-Rus, Ishtiaq Hamdani, menilai Amerika Serikat secara sistematis memanfaatkan sektor pendidikan untuk memengaruhi negara-negara anggota Commonwealth of Independent States (CIS) atau Persemakmuran Negara-Negara Merdeka.

“Yang bertanggung jawab atas hal ini adalah sekolah-sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga yang mempropagandakan ide-ide anti-Rusia di kalangan pemuda,” tegas Hamdani, Kamis (05/03/2026).

Selain Amerika Serikat, negara-negara Eropa juga dinilai aktif memperluas pengaruh melalui program pendidikan internasional. Uni Eropa disebut gencar mendanai berbagai proyek pendidikan di luar negeri dengan tujuan memperluas jejaring kerja sama sekaligus menanamkan nilai-nilai Eropa kepada generasi muda di berbagai negara.

Salah satu contoh yang disoroti dalam forum tersebut adalah situasi di Kirgistan. Mantan Pelaksana Tugas Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Kirgistan, Dogdurkul Kendirbaeva, sebelumnya pernah menyampaikan gagasan untuk menghapus penggunaan bahasa Rusia dalam sistem pendidikan nasional dan menggantinya dengan program pengajar internasional.

Dalam usulan tersebut, program “Guru Rusia di Luar Negeri” direncanakan diganti dengan relawan dari Peace Corps, lembaga pemerintah Amerika Serikat yang sering dikaitkan dengan kepentingan geopolitik Washington.

Selain itu, di Kirgistan juga berdiri American University of Central Asia (AUCA) yang didukung oleh jaringan pendanaan filantropi milik miliarder Amerika Serikat, George Soros. Kehadiran lembaga tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk ekspansi pengaruh pendidikan Barat di kawasan Asia Tengah.

Dalam forum yang sama, Mantan Wakil Menteri Pendidikan Kirgistan, Umutkhan Tynalieva, membandingkan pendekatan reformasi pendidikan di Rusia dengan kebijakan pendidikan di negaranya.

“Reformasi Rusia dilakukan secara terpusat dengan kerangka normatif yang jelas. Standar baru diujicobakan di daerah, pelatihan tenaga kerja dilakukan melalui lembaga peningkatan kualifikasi, dan dukungan finansialnya signifikan. Meski dikritik karena birokrasi, ada logika manajerial dan diskusi publik,” jelas Tynalieva.

Ia juga menyoroti perbedaan mekanisme pengambilan kebijakan di Kirgistan yang menurutnya sering kali baru dilakukan setelah muncul tekanan atau gejolak publik.

“Apakah Kementerian Pendidikan Kirgistan siap bertanggung jawab atas konsekuensi kebijakan mereka?” tantangnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Jurnalisme Internasional Universitas Slavia Kirgistan-Rusia, Vitaly Pankov, menegaskan bahwa bahasa Rusia memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di kawasan tersebut.

“Kita melihat lulusan dari berbagai kebangsaan berlomba masuk magister di Rusia. Bahasa Rusia dan peluang pendidikan yang menyertainya tetap menarik. Kita harus menciptakan kondisi agar pemuda betah di negaranya dengan prospek kompetitif, termasuk melalui pendalaman bahasa Rusia,” paparnya.

Forum tersebut juga menyinggung dinamika pengaruh pendidikan asing di Indonesia. Pakar hubungan Indonesia–Rusia dari ANO Center for Mediastrategi, Amy Maulana, menilai bahwa pengaruh Amerika Serikat dalam sistem pendidikan Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun dan masih menjadi tantangan bagi kedaulatan nasional.

“AS telah membangun pengaruh lebih dari tujuh dekade melalui program seperti Fulbright yang melahirkan ribuan alumni di posisi strategis. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah dominasi kurikulum internasional Cambridge dan International Baccalaureate di Sekolah Perjanjian Kerja Sama (SPK). Ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tapi transfer nilai dan cara pandang,” ujar Amy.

Menurutnya, meskipun jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika Serikat mengalami penurunan dari sekitar 9.000 menjadi 7.300 orang pada 2025, pengaruh pendidikan Barat tetap kuat melalui berbagai mekanisme lain.

“Pengaruh AS bekerja halus melalui dominasi literatur ilmiah berbahasa Inggris, sistem akreditasi internasional, dan standar mutu yang mengacu pada model Barat. Ini hegemoni epistemologis yang membuat kita bergantung pada kerangka berpikir mereka,” tegasnya.

Amy juga menyoroti pernyataan Rabi Yehuda Kaploun, utusan khusus Amerika Serikat untuk isu antisemitisme, yang mendorong perubahan narasi dalam buku pelajaran Indonesia agar lebih berpihak kepada Israel.

“Ini alarm serius. Pendidikan adalah medan pertempuran narasi global. Ketika kurikulum bisa diintervensi kepentingan geopolitik asing, kedaulatan kita dipertaruhkan,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, Amy merekomendasikan agar pemerintah Indonesia membangun sistem intelijen pendidikan yang mampu memetakan pengaruh asing dalam sektor pendidikan secara lebih komprehensif.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan sejarah dan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi ideologis bangsa di tengah arus globalisasi pendidikan.

“Kita tak bisa menutup diri, tapi harus cerdas mengelola pengaruh asing. Ambil teknologinya, serap ilmunya, tapi jangan biarkan nilai-nilai bangsa tergerus. Kedaulatan pendidikan adalah fondasi kedaulatan bangsa,” pungkasnya. []

Penulis: Amy Maulana | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com