Bantuan Gaza Tertahan, PBB-Israel Terlibat Perang Narasi

YERUSALEM – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membantah keras tuduhan pemerintah Israel terkait kelambanan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Penegasan ini disampaikan juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, setelah pernyataan dari Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, yang menyebut PBB gagal menjalankan tugas kemanusiaan.

Sebelumnya, Danon menuduh lembaga internasional tersebut tidak mampu mendistribusikan lebih dari 400 truk bantuan yang sudah berada di perbatasan Gaza. Ia mengklaim Israel telah memberikan akses dan jaminan keamanan bagi pengiriman bantuan tersebut, namun pihak PBB tidak mengambil langkah yang diperlukan. Menurut Danon, PBB harus menyingkirkan ego kelembagaannya dan segera melaksanakan tanggung jawab kemanusiaan.

Merespons hal itu, Dujarric menolak tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa PBB dan para mitra kemanusiaannya tidak tinggal diam dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di Gaza. “Rekan-rekan kami tidak tinggal diam. Rekan-rekan Palestina kami di Gaza hidup dalam keputusasaan besar karena mereka juga bertanya-tanya dari mana makanan berikutnya akan datang,” ujar Dujarric dalam keterangannya kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa para pekerja kemanusiaan terus mempertaruhkan nyawa mereka demi mengambil dan menyalurkan bantuan dari satu-satunya perbatasan yang masih dibuka. Namun, ia menyoroti kendala utama justru berasal dari pemerintah Israel yang disebut terus menolak permintaan PBB untuk mengatur koordinasi distribusi bantuan secara langsung.

Situasi ini semakin kompleks setelah pada Senin (26/05/2025), Israel mengumumkan pembentukan mekanisme baru bernama Gaza Humanitarian Foundation. Inisiatif tersebut, yang mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat, tidak melibatkan jaringan distribusi bantuan PBB. Pemerintah Israel melalui kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa mekanisme ini mencakup pengamanan lokasi distribusi bantuan oleh militer Israel. Selain itu, perusahaan asal Amerika Serikat ditugaskan menangani aspek logistik dan transportasi, sementara distribusi langsung kepada warga akan dikelola oleh organisasi kemanusiaan internasional yang tidak disebutkan namanya.

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas internasional karena dinilai melemahkan sistem kemanusiaan multilateral yang selama ini diandalkan dalam situasi konflik. PBB telah lama menjadi pengelola utama bantuan untuk Gaza melalui badan-badan seperti UNRWA, yang kini kian terpinggirkan oleh skema unilateral pemerintah Israel. Dalam situasi yang terus memburuk, distribusi bantuan yang adil dan aman masih menjadi tantangan besar yang menuntut solusi kolaboratif lintas pihak, bukan saling menyalahkan. []

Redaksi11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X