Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) terus mengawal percepatan tahapan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Kabupaten Paser menjadi daerah kedua di Kalimantan Timur yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Pendopo Kabupaten Paser dan diikuti secara daring pada Senin (09/02/2026).
Forum tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Kaltim, Alfino Rinaldi Arief, turut hadir secara daring untuk memberikan arahan sekaligus menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Paser dalam menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai regulasi.
“Kami mengapresiasi Kabupaten Paser yang konsisten melaksanakan tahapan Ranwal RKPD. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prosedur perencanaan pembangunan yang sesuai regulasi,” ujarnya.
Menurut Alfino, forum konsultasi publik bukan sekadar agenda formalitas, melainkan jembatan strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar program yang dirancang tepat sasaran serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus menerapkan empat pendekatan utama, yakni teknokratik berbasis data dan analisis ilmiah, politik melalui penyerapan aspirasi legislatif, partisipatif dengan melibatkan masyarakat luas, serta pendekatan top-down dan bottom-up yang menyelaraskan usulan dari tingkat desa hingga pusat.
“RKPD adalah dokumen strategis. Semua program, kegiatan, dan sub-kegiatan harus terukur output dan targetnya, menjadi fondasi penyusunan KUA-PPAS hingga APBD,” tegas Alfino.
Selain menyoroti aspek perencanaan, Alfino juga memaparkan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Paser, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Paser tergolong melambat meskipun masih berada pada zona positif, yang dipengaruhi kinerja sektor pertambangan dan penggalian.
“Tentu ini menjadi satu tantangan pada saat menyusun target di tahun 2027. Mengingat pertumbuhan ekonomi Paser melambat karena kinerja sektor pertambangan dan penggalian, memang ini sangat berpengaruh sekali dari kinerja laporan usaha pertambangan, meskipun sebelumnya sempat tumbuh 3,77 persen”, jelasnya.
Karena itu, penyusunan target pembangunan ekonomi ke depan dinilai harus mulai bertumpu pada sumber-sumber pertumbuhan baru di luar sektor pertambangan.
“Kita harus menyusun target pertumbuhan ekonomi yang meyakini adanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dari laporan usaha selain pertambangan dan penggalian,” katanya.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser masih tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional, yakni sebesar 8,13 persen berdasarkan data Mei 2025. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.
“Jadi Kabupaten Paser dengan data per bulan Mei tahun 2025 itu posisinya masih 8,13% atau berada di atas rata-rata provinsi maupun di atas rata-rata Nasional. Oleh karena itu terkait dengan kemiskinan tersebut tentunya itu menjadi salah satu konsen yang patut untuk menjadi prioritas dalam RKPD Kabupaten Paser”, imbuhnya.
Selain persoalan ekonomi, isu pendidikan juga menjadi sorotan. Alfino menjelaskan bahwa proporsi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Paser masih lebih rendah dibandingkan lulusan sekolah menengah atas (SMA). Di sisi lain, angka putus sekolah dari jenjang SMP ke SMA juga tergolong tinggi, sehingga diperlukan penguatan keterkaitan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.
“Di sini kita melihat bahwasanya secara keseluruhan di Kalimantan Timur itu cukup banyak penduduk yang bekerja tamatan lulusan SD ke bawah, kemudian disusul dengan yang banyak itu adalah lulusan SMA. Padahal di sini SMA itu memiliki niat tentunya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu untuk di jenjang SMK yang seharusnya langsung bekerja ternyata memiliki proporsi yang lebih rendah”, tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menjawab berbagai tantangan tersebut melalui program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan tenaga kerja di Kabupaten Paser.
Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 ini, pembangunan di Kabupaten Paser diharapkan semakin terarah, efektif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kesiapan daerah dalam memasuki tahapan perencanaan pembangunan berikutnya. []
Penulis: Reporter W/D | Penyunting: Nursiah
