Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TARAKAN – Rencana aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Utara di depan Kantor DPRD Kota Tarakan, Senin (01/09/2025), tidak hanya menyita perhatian aparat keamanan. Dunia pendidikan juga turut menyesuaikan diri. Sejumlah sekolah di Tarakan mengambil langkah antisipatif dengan memulangkan siswa lebih awal, bahkan ada yang memilih meliburkan kegiatan belajar mengajar.
Seorang wali murid SDN 028 Tarakan menyebut anaknya mendapat jadwal pulang lebih cepat. Biasanya siswa pulang sekitar pukul 14.00, namun kali ini hanya sampai pukul 13.00. Untuk siswa kelas tinggi yang masuk siang, kegiatan dimulai pukul 10.00 dan langsung dipulangkan pukul 13.00.
Hal senada dialami Ridwan (nama samaran), wali murid lainnya. Ia menceritakan anaknya yang bersekolah di Taman Kanak-Kanak diliburkan, sedangkan anaknya yang bersekolah di SD Muhammadiyah 2 hanya belajar hingga pukul 10.00 dari biasanya pukul 14.00. “Keputusan tersebut cukup membuat para orang tua harus menyesuaikan jadwal kerja mereka. Meski begitu, saya memahami langkah ini diambil demi keselamatan dan keamanan anak-anak,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, membenarkan adanya penyesuaian tersebut. Ia menegaskan kebijakan ini bersifat situasional, menyesuaikan kondisi lapangan, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada dekat dengan jalur atau titik aksi unjuk rasa. “Untuk sekolah yang menjalankan shift siang, kami arahkan untuk melaksanakan Belajar dari Rumah (BDR),” kata Tamrin.
Disdik, lanjutnya, telah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh kepala sekolah agar memulangkan siswa lebih awal, paling lambat pukul 10.00. Selain itu, siswa juga diminta dijemput langsung oleh orang tua masing-masing guna memastikan keamanan selama berlangsungnya aksi.
Penyesuaian jam belajar tentu berdampak pada rutinitas orang tua. Banyak yang harus mengatur ulang jadwal kerja untuk menjemput anak lebih awal. Meski begitu, sebagian besar orang tua tetap mendukung keputusan ini, karena keselamatan anak menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, siswa tetap mendapatkan pelajaran meskipun dalam waktu yang lebih singkat. Guru diminta fokus pada penyampaian materi inti agar tidak terjadi ketertinggalan. Bagi sekolah yang melaksanakan BDR, materi disampaikan secara daring untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan.
Kebijakan pemulangan dini ini menunjukkan bahwa keselamatan peserta didik menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dengan langkah preventif, potensi kerawanan yang mungkin timbul akibat aksi massa dapat diminimalkan.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk koordinasi lintas sektor antara dinas pendidikan, aparat keamanan, serta pihak sekolah. Meski aktivitas belajar terganggu sementara, suasana kondusif di lingkungan pendidikan tetap menjadi tujuan utama.
Bagi masyarakat Tarakan, penyesuaian ini mengingatkan bahwa dinamika sosial dan politik bisa langsung berimbas ke sektor pendidikan. Namun, dengan kesiapan dan koordinasi yang baik, gangguan tersebut bisa diatasi tanpa mengorbankan keamanan siswa. []
Admin03
