Belum Ada Dana, Transportasi Pelajar Berau Kembali Ditunda

BERAU – Program pengadaan bus angkutan pelajar di Kabupaten Berau kembali menghadapi jalan buntu. Ketiadaan kepastian anggaran membuat rencana yang sempat digadang-gadang sebagai solusi transportasi siswa itu belum juga terwujud hingga awal 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan soal keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan akses transportasi aman dan terjangkau bagi pelajar.

Dinas Perhubungan (Dishub) Berau mengakui bahwa kebijakan efisiensi belanja daerah berdampak langsung pada program tersebut. Kepala Bidang Angkutan Darat dan Laut Dishub Berau, Hendra Syaifuddin, menyebut hingga kini pihaknya belum menemukan alokasi khusus pengadaan bus sekolah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Menurut Hendra, Dishub sejatinya berharap pendanaan bus pelajar dapat disiapkan melalui mekanisme anggaran daerah. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan apakah program itu benar-benar masuk dalam perencanaan anggaran tahun berjalan. Ia menilai kondisi tersebut membuat instansinya tidak bisa bergerak lebih jauh pada tahap pengadaan.

“Kami masih menunggu kepastian di DPA. Kalau memang tersedia, tentu bisa segera ditindaklanjuti. Tapi sampai sekarang belum terlihat,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Senin (12/01/2026).

Ketiadaan anggaran ini memaksa Dishub Berau memikirkan skenario alternatif. Salah satu opsi yang disiapkan adalah melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Skema ini dinilai lebih memungkinkan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Hendra menjelaskan, Berau memiliki 13 kecamatan dengan karakter wilayah dan kebutuhan transportasi yang berbeda. Ia berharap perusahaan yang beroperasi di masing-masing kecamatan dapat berkontribusi menyediakan bus sekolah untuk mendukung mobilitas pelajar setempat.

Target pemerintah daerah sebenarnya cukup ambisius, yakni setiap kecamatan memiliki minimal satu unit bus sekolah yang dapat melayani siswa dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Bahkan, layanan tersebut diharapkan dapat menjangkau mahasiswa, khususnya di kawasan Tanjung Redeb. Namun, realisasi target itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.

“Kami sadar kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi sekaligus. Kalau anggaran daerah belum sanggup, maka wilayah terdekat akan diprioritaskan. Selebihnya kami dorong melalui kolaborasi dengan perusahaan,” ujarnya.

Contoh penerapan skema CSR, lanjut Hendra, sudah terlihat di Kecamatan Biatan, di mana sebuah perusahaan telah menyediakan bus sekolah untuk pelajar setempat. Model kerja sama seperti ini diharapkan dapat direplikasi di kecamatan lain sebagai solusi jangka menengah.

Selain CSR, Dishub Berau juga membuka peluang dukungan dari pemerintah provinsi. Koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) telah dilakukan, termasuk survei jalur transportasi yang berpotensi dilayani angkutan pelajar.

Meski demikian, untuk tahun anggaran berjalan, Dishub memastikan pengadaan bus sekolah belum bisa direalisasikan. Fokus instansi saat ini diarahkan pada penyusunan data perencanaan serta analisis jaringan transportasi sebagai fondasi kebijakan di masa mendatang.

“Yang kami dahulukan sekarang adalah pemetaan dan perencanaan jaringan. Mudah-mudahan ke depan pengadaan bus sekolah benar-benar bisa diwujudkan,” tutup Hendra. []

Admin04