TARAKAN – Pelayanan suplai air baku dari Bendungan Binalatung ke Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Tirta Alam Tarakan akan dihentikan sementara mulai 15-19 Oktober 2025. Penghentian dilakukan karena Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor melakukan perbaikan pada pintu intake bendungan, yang telah mengalami kebocoran selama tiga tahun terakhir.
Kepala BWS Kalimantan V Tanjung Selor, Mustafa, menyatakan, pemeliharaan ini krusial untuk memastikan stabilitas pasokan air baku bagi warga Tarakan. “Sudah tiga tahun, pintu intake terdeteksi mengalami kebocoran. Tahun lalu kami sudah membuat stop lock untuk menghentikan aliran air. Tapi masih ada rembesan, sehingga perbaikan tidak bisa dilakukan secara cepat,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Meski disebut sebagai perbaikan berkala, kritik muncul dari kalangan pengamat dan masyarakat terkait kesiapan anggaran dan perencanaan jangka panjang. Perbaikan baru dapat dilakukan tahun ini setelah tersedia dana Rp 500 juta dari anggaran operasional, sementara selama tiga tahun terakhir kebocoran dibiarkan. “Sebenarnya ini termasuk perbaikan berkala, tapi tahun lalu anggaran tidak mencukupi. Baru tahun ini tersedia dana,” tambah Mustafa.
Kebocoran ini disebabkan posisi sedimen yang tidak merata di bawah pintu intake, sehingga pintu tidak bisa menutup rapat sempurna. Proses perbaikan akan melibatkan pembongkaran dan pemasangan kembali pintu intake, dengan material khusus didatangkan dari Jakarta. Tim proyek terdiri dari lima tenaga ahli vendor spesialis pintu bendungan, ditambah tenaga lokal dari Tarakan.
BWS telah berkoordinasi dengan PDAM Tarakan untuk menyiapkan suplai cadangan dari Embung Kambung Bugis, Embung Rawasari, dan Embung Indulung agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Namun, pertanyaan tetap muncul: seberapa siap suplai cadangan ini memenuhi seluruh kebutuhan warga, terutama jika terjadi kendala di lapangan?
Mustafa berharap pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal lima hari, dengan tambahan waktu lima hari jika terjadi hambatan, mengingat usia bendungan sudah lebih dari 10 tahun. Pemberitahuan juga telah disampaikan kepada Wali Kota dan dinas terkait. “Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Personel dari vendor dan tenaga lokal sudah siap,” pungkasnya.
Kritik utama terletak pada perencanaan jangka panjang dan kesiapan anggaran. Penundaan perbaikan selama tiga tahun menunjukkan bahwa pengawasan rutin dan pemeliharaan preventif masih minim. Akibatnya, masyarakat berisiko mengalami gangguan pasokan air minum, meski BWS dan PDAM sudah menyiapkan alternatif cadangan. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan