BALIKPAPAN — Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengingatkan para pedagang dan pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri. Imbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya permintaan masyarakat selama bulan Ramadan hingga mendekati Lebaran yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.
Menurut Japar, kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun. Meski demikian, ia menegaskan lonjakan harga harus tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak disebabkan oleh praktik penimbunan barang oleh pelaku usaha.
“Pedagang kami imbau jangan sampai menahan atau menimbun stok. Kalau barang ditahan, nanti bisa terjadi kelangkaan di pasar dan harga melonjak tinggi. Masyarakat yang akhirnya terbebani,” ujarnya, Sabtu (07/03/2026) di kantornya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga dalam kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram masih tergolong wajar karena dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat. Namun jika harga naik secara drastis hingga puluhan ribu rupiah, kondisi tersebut patut diwaspadai karena kemungkinan terjadi gangguan distribusi atau keterbatasan stok di pasaran.
“Kalau naik sedikit karena permintaan tinggi masih bisa dipahami. Tapi kalau melonjak berkali-kali lipat, biasanya ada persoalan pada distribusi atau stok di pasaran,” jelasnya.
Selain menyoroti potensi kenaikan harga, Japar juga menanggapi keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan beras dalam kemasan kecil di pasaran. Menurutnya, stok beras di Kota Balikpapan sebenarnya masih tersedia, namun masyarakat kerap kesulitan menemukan beras kemasan 5 kilogram.
Kondisi tersebut terungkap setelah Komisi II DPRD Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan pada Selasa (3/3/2026) lalu. Rapat tersebut membahas kondisi pasokan dan distribusi bahan pokok menjelang Lebaran.
“Dari hasil RDP kemarin, kami mendapat penjelasan bahwa stok beras sebenarnya ada. Hanya saja yang kosong di pasaran itu kemasan 5 kilogram,” kata Japar.
Ia menjelaskan, sebagian distributor saat ini lebih banyak mengemas beras dalam ukuran besar, yakni 25 kilogram. Keputusan tersebut diambil karena biaya produksi dan pengemasan untuk kemasan kecil dinilai lebih tinggi dibandingkan kemasan besar.
Selain itu, distributor juga harus menyesuaikan biaya produksi dengan kebijakan pemerintah terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang untuk wilayah Kalimantan berada di kisaran Rp13.100 per kilogram. Kondisi ini membuat distributor mencari cara agar proses produksi tetap efisien.
“Kalau dikemas dalam ukuran kecil seperti 5 kilogram, biaya produksinya lebih tinggi. Karena itu mereka lebih banyak mengemas dalam ukuran 25 kilogram,” jelasnya.
Padahal, menurut Japar, banyak masyarakat yang lebih memilih beras kemasan kecil karena lebih terjangkau bagi kondisi ekonomi rumah tangga. “Tidak semua masyarakat sanggup membeli langsung 25 kilogram. Banyak yang membeli 5 kilogram karena menyesuaikan kemampuan keuangan,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan harga di sejumlah pasar tradisional di Balikpapan, seperti Pasar Klandasan, harga beras medium saat ini masih berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram. Adapun harga beras premium berada di sekitar Rp17.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai masih relatif stabil.
Dari sisi pasokan, kebutuhan beras di Kota Balikpapan diperkirakan mencapai sekitar 38 ton per hari. Sementara itu, suplai dari Perum Bulog bahkan dapat mencapai sekitar 42 ton per hari untuk menjaga ketersediaan di pasar.
Sebagian besar pasokan beras untuk Balikpapan didatangkan dari wilayah Sulawesi dan Jawa Timur. Distribusi dilakukan secara rutin melalui jalur laut guna memastikan ketersediaan beras tetap terjaga di pasar.
Karena itu, Komisi II DPRD Balikpapan memastikan akan terus melakukan pemantauan di lapangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan distribusi bahan pokok tetap berjalan lancar menjelang Lebaran.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan dinas terkait agar distribusi beras dan kebutuhan pokok lainnya bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan