BERAU – Sebanyak 45 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) resmi dibentuk oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Pembentukan SSK ini dikukuhkan dalam kegiatan advokasi penguatan sumber daya manusia (SDM) bagi para pengelola sekolah siaga yang berlangsung di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Tanjung Redeb.
Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kependudukan (Simonevpenduk) versi 2, terdapat enam sekolah yang telah terdaftar secara resmi. Selain itu, tujuh sekolah berstatus dasar dan sebelas sekolah telah mencapai status paripurna. Namun, masih ada 21 sekolah lainnya yang belum melakukan pembaruan data pada versi terbaru aplikasi tersebut.
Rabiatul menekankan, tujuan pembentukan sekolah siaga ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar sejak dini mengenai isu-isu kependudukan. Melalui program ini, siswa diharapkan memahami dampak dari laju pertumbuhan penduduk dan tantangan sosial yang menyertainya. Materi pendidikan kependudukan disalurkan melalui buku digital dan cetak yang disimpan di “pojok kependudukan” di setiap sekolah.
“SSK mengintegrasikan materi tentang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran ataupun muatan lokal di sekolah,” jelas Rabiatul.
Sebagai bentuk dukungan, DPPKBP3A juga telah menyediakan koleksi buku dan bahan literasi kependudukan bagi sekolah yang telah mencapai status paripurna. Program literasi ini merupakan hasil kolaborasi dengan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) Kabupaten Berau.
“Tujuan utama dari program ini adalah membentuk generasi muda yang sadar dan peduli terhadap isu kependudukan, serta berperilaku bertanggung jawab demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan pentingnya penerapan SSK dalam membangun kesadaran pelajar mengenai gizi, cinta lingkungan, bahaya perundungan, pernikahan usia dini, penyalahgunaan narkoba, hingga kenakalan remaja.
Ia berharap SKK dapat mengintegrasikan seluruh materi tersebut ke dalam pembelajaran di sekolah sebagai upaya membentuk karakter generasi yang lebih baik dan tanggap terhadap persoalan sosial.[]
Redaksi12
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan