Berau Pesisir Berpeluang Jadi DOB, Kuncinya Ada di Kepala Daerah dan DPRD

BERAU – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir kembali mencuat dalam kunjungan kerja Anggota DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, ke Kabupaten Berau pada Kamis (25/09/2025). Dalam pertemuan tersebut, Sofyan menekankan bahwa keberhasilan pemekaran daerah bukan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat administratif, melainkan juga dukungan politik dari kepala daerah serta legislatif di kabupaten dan provinsi.

Ia menjelaskan, usulan pemekaran daerah di tingkat pusat saat ini menumpuk. Tercatat ada 189 usulan di DPD RI, lebih dari 200 di DPR RI, serta 341 usulan yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, jika dokumen dan persyaratan politik tidak diperbarui, usulan DOB Berau Pesisir hanya akan menjadi bagian dari daftar panjang tanpa tindak lanjut nyata.

“Tanpa pembaruan dokumen dan kesepakatan politik di daerah, peluang pemekaran Berau Pesisir akan sulit terealisasi, meski sudah masuk daftar usulan,” tegasnya.

Lima kecamatan yang termasuk dalam cakupan DOB tersebut adalah Batu Putih, Biatan, Tabalar, Talisayan, dan Biduk-Biduk. Dari sisi jumlah kecamatan, syarat minimal sudah terpenuhi. Namun Sofyan mengingatkan, hambatan utama justru terletak pada persetujuan resmi dari Bupati dan Ketua DPRD Berau, serta Gubernur bersama Ketua DPRD Kalimantan Timur.

“Kuncinya ada di dua pihak itu. Dukungan masyarakat memang penting, tapi tanpa persetujuan Bupati dan Ketua DPRD, pemekaran tidak akan berjalan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah induk wajib menyiapkan dana hibah selama dua tahun sebagai biaya operasional pemerintahan baru. Beban ini, kata Sofyan, bisa dibagi dengan pemerintah provinsi. Selain itu, persetujuan kepala desa di wilayah yang masuk cakupan DOB juga menjadi syarat penting yang tidak bisa diabaikan.

Sofyan mengingatkan bahwa dokumen usulan DOB Berau Pesisir yang diajukan sejak 2011 perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi terkini. “Saya datang ke Berau untuk meminta agar ada perjanjian baru. Usulan lama tetap sah, tapi harus diperkuat dengan komitmen terbaru dari Bupati maupun DPRD,” ujarnya.

Ia menutup dengan menegaskan komitmennya membawa aspirasi Berau Pesisir ke tingkat lebih tinggi jika persetujuan di kabupaten sudah lengkap. “Kalau persetujuan kabupaten sudah lengkap, saya akan minta langsung di gubernur. Langkahnya jadi lebih jelas dan kuat,” pungkasnya.[]

Admin05