Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – APARATUR pemerintah dituntut untuk mampu mengelola risiko dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Corporate University (CorpU) Nina Dewi di hadapan paserta Pelatihan Manajemen Risiko Angkatan 1 dan 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Aula BPSDM Samarinda, Senin (22/7/2024).
“Manajemen risiko bukan hanya sekedar kewajiban tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” jelas Nina Dewi.
Dia mengungkapkan, di era globalisasi dan perubahan yang semakin cepat ini tantangan dan risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin kompleks. Selain itu juga dalam upaya pemerintah daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus dapat mengelola risiko yang dapat menghambat proses pencapaiannya.
Karena itu menurut Nina, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian yang merugikan di masa depan. Karena dengan manajemen risiko yang efektif, potensi kerugian dapat dikurangi, peluang dapat dimaksimalkan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.
“Dengan adanya pelatihan ini diharapkan aparatur pemerintah dapat lebih siap mengahadapi tantangan dan risiko yang ada. Sehingga dapat terus berkontribusi dalam menjalankan misi pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian banhsa dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pelatihan ini Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Gazali Rahman, Widyaiswara Ahli Utama Sugeng Chairuddin, Widyaiswara Ahli Madya Hernawaty serta jajaran tenaga teknis BPSDM Kaltim CorpU terkait. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Agus P Sarjono
