Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN– Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kalimantan Timur terus menyosialisasikan mekanisme pengaduan masyarakat (Dumas) melalui aplikasi resmi Divpropam Polri. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Melalui media informasi berupa banner dan publikasi digital, masyarakat kini dapat mengetahui tata cara melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri secara lebih mudah, cepat, dan aman.
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan, laporan pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara efektif apabila pelapor melengkapi sejumlah unsur penting. Antara lain kronologi kejadian secara lengkap, bukti pendukung yang relevan, serta identitas pelapor yang diutamakan merupakan korban langsung.
Apabila laporan diwakilkan, pelapor perlu menyertakan surat kuasa dan bukti hubungan keluarga. Laporan juga harus mencantumkan identitas terlapor seperti nama, pangkat, dan kesatuan, serta dokumen pendukung lain seperti laporan polisi, surat tanda penerimaan laporan, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, maupun bukti foto atau video.
Masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan ini melalui kode QR atau tautan resmi https://t.me/Yanduanpropam_polri_bot. Seluruh laporan yang diterima akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh Bidpropam Polri sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kabidpropam Polda Kaltim Kombes Pol Prianto Teguh Nugroho, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan setiap laporan ditangani secara profesional dan transparan.
“Propam hadir untuk memastikan keadilan dan integritas institusi Polri tetap terjaga. Kami menjamin seluruh identitas pelapor aman dan terlindungi,” kata Prianto.
Melalui sosialisasi ini, Bidpropam Polda Kaltim berharap masyarakat semakin berani menyampaikan laporan maupun pengaduan terkait kinerja anggota Polri. Upaya ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan program Transformasi Menuju Polri Presisi, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berintegritas.
