KUTAI TIMUR – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam mengatasi wilayah blankspot terus dilakukan, terutama di daerah-daerah yang belum tersentuh jaringan internet. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Roni Bonar, menyatakan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama untuk mengurangi permasalahan akses digital.
Menurut Roni, pemerintah kabupaten Kutim telah membangun koordinasi intens dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi program perluasan jaringan internet.
“Pemerintah kabupaten telah berkomunikasi dengan provinsi untuk menghindari tumpang tindih dan berbagi tugas,” ujarnya dalam wawancara bersama Beritaborneo.com pada Senin (03/11/2025).
Upaya ini juga terwujud dalam bentuk bantuan fasilitas koneksi yang sudah diterapkan di sejumlah titik pelayanan publik. Bantuan itu tersebar di kantor desa, sekolah, Puskesmas, Puskesmas pembantu, hingga beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Bantuan telah diberikan di kantor desa, sekolah, Puskesmas, Puskesmas pembantu di desa, dan beberapa UPTD,” jelasnya.
Roni menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi sangat dibutuhkan demi efisiensi anggaran serta keberlanjutan program. Meski demikian, ia mengakui tantangan terbesar terdapat di daerah terpencil yang belum terjangkau penyedia layanan internet. Sementara itu, konektivitas di wilayah perkotaan relatif lebih mudah karena sudah terpasang jaringan fiber optik dan infrastruktur telekomunikasi pendukung lainnya.[]
Admin05
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan