JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menghadiri kegiatan koordinasi dan supervisi (korsup) antarkelembagaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/04/2025). Kehadirannya bukan dalam kapasitas sebagai pihak yang diperiksa, melainkan sebagai undangan dalam forum korsup bersama sejumlah kepala daerah di wilayah Sumatera.\
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi antara KPK dan pemerintah daerah di Sumatera Utara. “Giat korsup khususnya untuk wilayah Sumatera Utara,” ujarnya.
Bobby menyatakan bahwa pertemuan tersebut diikuti delapan daerah, terdiri atas satu provinsi dan tujuh kabupaten/kota. Ia menyebut forum itu membahas berbagai aspek potensi korupsi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintahan.
“Topiknya seputar penegakan dan pencegahan korupsi, termasuk penyusunan anggaran, peningkatan pendapatan daerah, dan koordinasi antara pemda dan DPRD,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bobby mengungkap bahwa saat ini terdapat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Utara yang sedang diperiksa KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi. Ia menekankan pentingnya integritas dan moralitas, tidak hanya bagi kepala daerah, tetapi seluruh jajaran birokrasi.
“Kehadiran KPK penting bukan hanya untuk pencegahan, tapi juga memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif di daerah,” tegas Bobby.
Direktur Korsup Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam kesempatan yang sama, menyoroti sejumlah area rawan korupsi di daerah, seperti perencanaan anggaran yang tidak transparan, pengadaan barang dan jasa, hingga jual beli jabatan. Ia menegaskan peran penting pemerintah daerah dan DPRD dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan dapat di pertanggung jawabkan .[]
redaksi12