Bos Lotte Desak Prabowo Sederhanakan Regulasi

JAKARTA – Presiden Lotte Group Shin Dong-bin secara blak-blakan menyoroti persoalan infrastruktur dan regulasi di Indonesia. Dalam Forum Bisnis Indonesia-Korea yang digelar di Jakarta, Senin (28/4/2025), Shin meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan menghapus hambatan-hambatan impor guna membuka peluang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan dalam proyek-proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership/PPP).

Shin menyatakan, perusahaan-perusahaan Korea Selatan mendukung visi besar Indonesia untuk mewujudkan “Indonesia Emas 2045” dan berkomitmen memperkuat kerja sama di sektor-sektor strategis seperti semikonduktor, infrastruktur, ekonomi digital, hingga sektor keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia berharap dukungan dari pemerintah Indonesia dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memadai serta perbaikan regulasi, termasuk penghapusan hambatan-hambatan impor.

Keluhan soal regulasi ini juga diamini oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani. Shinta mengakui bahwa meskipun investasi Korea di Indonesia terus tumbuh, masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan iklim investasi. Ia menegaskan komitmen Apindo untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam upaya menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan adanya persaingan yang adil.

Ditemui usai acara, Shinta menjelaskan lebih rinci soal keluhan dunia usaha Korea terkait regulasi di Indonesia. Menurutnya, dalam dunia investasi, hambatan-hambatan seperti ini memang kerap muncul. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah deregulasi guna memperbaiki situasi. Deregulasi ini, lanjut Shinta, tidak hanya sebagai respons terhadap perubahan kebijakan global seperti kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan internal Indonesia dalam mempercepat reformasi struktural yang sudah dimulai beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, Shinta mengingatkan bahwa deregulasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan industri dalam negeri. Pemerintah, menurutnya, perlu menyeimbangkan kepentingan antara investor asing dan pelaku usaha lokal, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Shinta juga mengungkapkan bahwa persoalan regulasi ini akan dibawa dalam pertemuan delegasi bisnis Korea dengan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan siang ini. Ia menilai penting bagi Presiden untuk mendengar langsung tantangan-tantangan yang dihadapi oleh investor Korea yang telah lama beroperasi di Indonesia, sekaligus menggali potensi peluang investasi baru ke depan.

Pertemuan tersebut akan digelar secara tertutup agar para pengusaha bisa lebih bebas mengungkapkan kendala-kendala yang mereka hadapi serta harapan mereka terhadap kebijakan pemerintah di masa mendatang. Menurut Shinta, momentum ini sangat penting mengingat perubahan global yang terjadi akibat kebijakan tarif Trump. Banyak perusahaan multinasional, termasuk dari Korea Selatan, saat ini mencari lokasi baru untuk mendiversifikasi rantai pasok mereka, dan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama.

Shinta menekankan bahwa perusahaan-perusahaan besar itu ingin melihat seberapa serius komitmen Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, keterlibatan langsung pemerintah dalam mendengar dan merespons aspirasi pelaku usaha dinilai sangat krusial. []

Redaksi11