BPBD Ingatkan Bahaya Banjir, Peralatan Masih Kurang

PONTIANAK – Keterbatasan peralatan kebencanaan menjadi sorotan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat. Menyikapi tingginya ancaman banjir dan banjir bandang, BPBD Kalbar mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah desa segera menyediakan perahu karet sebagai alat evakuasi dasar.

Koordinator Harian UPT Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kalbar, Daniel, menegaskan bahwa ketersediaan perahu karet di tingkat desa bersifat krusial, khususnya di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. “Bayangkan jika banjir bandang datang mendadak sementara di desa itu tidak ada satu pun perahu. Risikonya sangat besar. Minimal satu perahu karet harus tersedia dan siap digunakan,” kata Daniel, Rabu (14/01/2026).

Daniel mengungkapkan, banjir bandang kerap terjadi tanpa peringatan sehingga membutuhkan respons cepat untuk mengevakuasi warga. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan peralatan dasar kebencanaan masih sangat terbatas.

Ia juga mengakui bahwa dari sisi internal, BPBD Kalbar masih menghadapi kekurangan personel. Tidak semua petugas memiliki kemampuan teknis khusus dalam evakuasi dan penyelamatan korban bencana. “Personel kami terbatas dan tidak semuanya memiliki keahlian khusus. Karena itu, penanganan bencana selama ini harus melibatkan relawan, TNI, Polri, dan instansi terkait,” ujarnya.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, Daniel menyoroti minimnya fasilitas penunjang kebencanaan. Menurutnya, perahu karet dan tenda darurat masih belum mencukupi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. “Peralatan dasar seperti perahu karet dan tenda darurat masih kurang. Ini bukan hanya di provinsi, tapi juga di kabupaten dan kota,” tegasnya.

Ia menambahkan, setelah pandemi COVID-19, bantuan peralatan dari pemerintah pusat semakin terbatas. Kondisi ini membuat pemerintah daerah didorong untuk lebih mandiri melalui penganggaran di APBD. “Kalau terus mengandalkan bantuan pusat tentu tidak cukup. Pengadaan peralatan kebencanaan seharusnya bisa diakomodasi melalui APBD, bahkan sampai ke tingkat desa,” kata Daniel.

BPBD Kalbar juga mengingatkan bahwa seluruh wilayah Kalimantan Barat, baik daerah hulu maupun pesisir, memiliki potensi banjir bandang. Oleh karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh. “Bencana sebenarnya bisa diantisipasi. Infrastruktur sungai harus berfungsi baik, lingkungan dijaga, dan peralatan dasar tersedia. Jika itu semua siap, risiko korban bisa ditekan,” pungkasnya. []

Admin03