PONTIANAK – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) telah menurunkan tim untuk melakukan evaluasi terkait efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran daerah tersebut digunakan secara efektif dan efisien.
Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M Harahap, mengungkapkan bahwa tim yang diterjunkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana dan pengelolaan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah di Kalimantan Barat.
Fokus utama dari evaluasi ini adalah lima sektor penting, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan ketahanan pangan.
“Langkah ini sejalan dengan prioritas program Quick Win yang digagas oleh Presiden Prabowo, yang bertujuan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran daerah benar-benar digunakan untuk mendukung program prioritas dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Rudy, Kamis (30/01/2025), di Pontianak.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa kegiatan ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD.
Dalam instruksi tersebut, kepala daerah diharapkan untuk melakukan kajian ulang terhadap belanja daerah, terutama yang bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pada tingkat nasional, total alokasi dana TKD yang tersedia mencapai Rp50,59 triliun. Pemerintah daerah diminta untuk memanfaatkan dana tersebut dengan bijak, mengalihkan anggaran ke program-program prioritas, dan mengurangi pengeluaran yang tidak esensial.
“Efisiensi anggaran ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, terlebih dengan tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Rudy.
BPKP, berdasarkan Instruksi Presiden, memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan efisiensi anggaran yang melibatkan dana hingga Rp306,69 triliun.
Rudy menegaskan bahwa BPKP akan terus mengawal kebijakan ini agar seluruh kepala daerah dapat menjalankannya dengan baik.
“Koordinasi antara berbagai lembaga di tingkat daerah sangat diperlukan untuk keberhasilan program nasional ini. Kami siap mendukung pemerintah daerah dalam mencapai target efisiensi anggaran yang telah ditetapkan,” tutup Rudy.
Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan anggaran daerah akan lebih transparan dan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. []
Redaksi03