BSU Bocor ke DPRD, Pemerintah Diminta Evaluasi Data!

TARAKAN – Pemerintah telah menetapkan kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu untuk periode Juni hingga Juli 2025, dengan syarat utama bahwa penerima bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tujuan dari kebijakan ini adalah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan pemerintah lainnya.

Dalam implementasinya di Kota Tarakan, Kepala Kantor Pos Cabang Tarakan, Kusuma Setia Natanegara, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 17 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan tercantum sebagai penerima BSU.

“Kalaupun mereka ini mau mengambil, kami tidak berhak menolak, karena kewajiban kami hanya membayarkan,” ujarnya pada Rabu (30/7).

Meski demikian, pihak Sekretariat DPRD Tarakan langsung merespons informasi tersebut. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tarakan, Hamsyah, mengatakan bahwa setelah menerima pemberitahuan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan, pihaknya segera mengambil langkah pencegahan untuk memastikan agar BSU tidak dicairkan kepada ke-17 anggota DPRD yang tercantum dalam data.

“Sudah kami koordinasikan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kantor Pos, untuk ke-17 anggota DPRD ini agar tidak dicairkan BSU-nya,” pungkasnya.

Dalam aturan yang berlaku, anggota DPRD tergolong sebagai bagian dari ASN, sehingga secara otomatis tidak memenuhi kriteria penerima bantuan tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa validasi data dan koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar tidak terjadi penyaluran bantuan yang tidak sesuai sasaran. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan pentingnya ketelitian dalam pendataan calon penerima bantuan dari pusat hingga ke tingkat daerah.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi apakah kesalahan pendataan ini berasal dari sistem atau kelalaian administrasi. Namun, Kantor Pos dan pihak DPRD Tarakan telah menunjukkan komitmen untuk mencegah pencairan bantuan yang tidak tepat sasaran.[]

Admin05