Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2025, Jumat (28/11/2025), DPRD Bulungan resmi menyepakati Ranperda tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan ini bersamaan dengan tiga ranperda lainnya.
Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa pengesahan Perda LP2B merupakan langkah strategis untuk melindungi lahan produktif dan menjamin keberlanjutan pertanian di daerah.
“Ranperda ini merupakan implementasi Pasal 25 ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2009 sebagai arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam melindungi lahan pertanian,” ujar Syarwani seusai rapat paripurna.
Perda ini menjadi benteng penting untuk menekan alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, sekaligus mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah, yang secara langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional.
Syarwani menambahkan, regulasi ini juga melindungi lahan-lahan strategis, termasuk lahan dengan sistem reklamasi pasang surut yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis tinggi.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menekankan bahwa pengawasan terhadap Perda LP2B harus ketat dan transparan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar proses pengawasan terbuka dan akuntabel.
“Pemerintah daerah juga harus memperkuat infrastruktur pertanian, termasuk irigasi, fasilitas penyimpanan hasil panen, dan dukungan usaha tani agar produktivitas meningkat,” ujar Riyanto.
Selain itu, sosialisasi Perda LP2B harus segera dilakukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan memahami aturan, zona, dan batas lahan yang dilindungi. Kepastian hukum zona LP2B penting untuk melindungi lahan dari tekanan kepentingan non-pertanian.
Dengan pengesahan Perda LP2B ini, Bulungan menegaskan komitmennya menjaga lahan subur, produktif, dan strategis untuk masa depan ketahanan pangan daerah dan nasional. []
Admin03
