Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KAPUAS HULU – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, meminta agar aparat kepolisian melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hal ini bertujuan agar distribusi BBM dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.
Fransiskus Diaan menegaskan, penyaluran BBM merupakan hal yang sangat vital karena terkait dengan kebutuhan hidup masyarakat. “Penyaluran BBM harus tepat sasaran, karena BBM menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujar Fransiskus di Putussibau, Kapuas Hulu, Kamis (09/01/2025).
Kekhawatiran bupati muncul karena adanya kemungkinan permainan dari pihak SPBU yang mengarah pada penyaluran BBM yang tidak sesuai, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga BBM di kios pengecer.
Kenaikan harga pertalite di kios pengecer dalam beberapa hari terakhir memang menjadi keluhan masyarakat. Biasanya, harga pertalite dijual sekitar Rp12.000 per liter, namun kini melonjak hingga mencapai Rp15.000 per liter di beberapa lokasi.
Kondisi tersebut turut memicu keresahan di kalangan masyarakat Kota Putussibau dan sekitarnya. Selain kenaikan harga, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM di SPBU.
Menanggapi masalah ini, Fransiskus mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pengecekan langsung ke Pertamina. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk dan kuota BBM di Kapuas Hulu sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, Fransiskus mengungkapkan perlunya pengecekan di lapangan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam penyaluran BBM.
“Jika stok BBM stabil tetapi kelangkaan terjadi, berarti ada hal yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain adanya dugaan permainan di SPBU, Fransiskus juga menilai bahwa pengurangan kuota BBM oleh Pertamina bisa menjadi faktor lain yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga BBM. Ia menyatakan akan mempertanyakan hal ini langsung kepada Pertamina untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Bupati Kapuas Hulu juga memberikan dukungan penuh terhadap rencana DPRD setempat yang akan memanggil para pemilik SPBU untuk mendapatkan klarifikasi mengenai penyebab kelangkaan BBM tersebut.
“Kami akan terus berupaya untuk mengatasi masalah ini, karena BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” kata Fransiskus.
Sebagai langkah awal, ia meminta aparat kepolisian untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara lebih ketat terhadap penyaluran BBM di SPBU, guna memastikan distribusinya berjalan dengan lancar dan tidak merugikan masyarakat.
“Saya minta agar aparat penegak hukum melakukan monitoring terhadap penyaluran BBM di SPBU,” tutupnya. []
Redaksi03
