Bupati Kutim: Pemangkasan Anggaran Bimtek dan Perjalanan Dinas Demi Efisiensi

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah efisiensi dengan memangkas anggaran pada dua pos belanja, yakni bimbingan teknis (bimtek) dan perjalanan dinas. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp63 miliar.

“Efisiensi dari anggaran bimtek dan perjalanan dinas hanya Rp63 miliar. Itu baru pemangkasan dua plot anggaran,” ujar Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, saat ditemui di Sangatta, Senin (tanggal sesuai konteks).

Ardiansyah menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Dalam instruksi tersebut, pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah melakukan pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, serta membatasi agenda bimbingan teknis dan rapat yang dinilai tidak mendesak.

Meski demikian, Pemkab Kutim tetap membuka ruang pelaksanaan bimtek, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan birokrasi.

“Bimtek hal wajib untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai pemerintah agar maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ardiansyah.

Ia menekankan pentingnya penyesuaian pelaksanaan bimtek agar tetap mengacu pada efisiensi dan asas kebutuhan riil di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Jangan sampai peserta 10 orang, panitia ada 20 orang, seperti ini tidak efisien,” tambahnya memberi contoh.

Terkait pemanfaatan hasil efisiensi anggaran tersebut, Ardiansyah menyatakan bahwa pemerintah daerah masih mengkaji potensi penggunaannya untuk program-program prioritas lainnya.

“Ini masih kami pikirkan, bisa dimanfaatkan untuk apa nantinya,” ujarnya.

Langkah efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta mendukung kebijakan nasional dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih disiplin dan terukur.[]

Redaksi10