Bupati PPU Desak Afirmasi Pusat untuk Kawasan Penyangga IKN

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat posisinya sebagai kawasan strategis yang berperan penting dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini ditegaskan melalui audiensi yang dilakukan Bupati PPU, Mudyat Noor, bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (24/07/2025).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat DH-1.2 tersebut menjadi wadah penyampaian arah pembangunan Kabupaten PPU periode 2025–2030. Fokus utama pertemuan ini adalah mengharmoniskan program strategis daerah dengan kebijakan nasional, terutama dalam konteks posisi PPU sebagai kawasan penyangga langsung bagi IKN.

Bupati hadir didampingi jajaran pemerintah daerah dan unsur legislatif, antara lain Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Rauf Muin, Wakil Ketua I DPRD Syahrudin M. Noor, Wakil Ketua II DPRD Andy Yusuf, serta beberapa kepala perangkat daerah terkait, termasuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muhajir, dan Sekretaris Bapelitbang Ade Rianto Embong Bulan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mudyat Noor menyampaikan gagasannya agar Kabupaten PPU ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Menurutnya, status tersebut penting untuk mengakomodasi berbagai konsekuensi langsung dari pembangunan IKN yang kini mulai berdampak pada wilayahnya.

“Kami menanggung beban sosial dan infrastruktur yang cukup besar, namun belum mendapat dukungan kebijakan maupun fiskal yang proporsional. Karena itu, kami mendorong afirmasi agar PPU tak hanya dipandang sebagai penyangga, tetapi juga sebagai daerah strategis nasional,” tegas Mudyat.

Ia menjelaskan bahwa tekanan pembangunan IKN terhadap daerah sekitarnya semakin terasa, baik dari sisi demografis maupun infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan ke depan akan difokuskan pada tiga bidang utama, yakni penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa usulan program prioritas pun disampaikan dalam kesempatan itu, seperti pembangunan jembatan penghubung dari bandara ke Kecamatan Penajam, pembangunan jalan lingkar pesisir, penyediaan jaringan irigasi dan air bersih, serta pengembangan bandara menjadi bandara internasional dengan runway sepanjang 3.300 meter. Pemerintah Kabupaten berharap dukungan pusat tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga konkret melalui anggaran pembangunan yang berkeadilan.[]