Bupati PPU Dorong Proyek Strategis Penyangga IKN di Bappenas

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mengupayakan percepatan pembangunan daerah sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi strategis yang dilakukan Bupati PPU Mudyat Noor di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (03/03/2026).

Audiensi ini menjadi langkah lanjutan setelah pertemuan Bupati PPU dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU mendorong agar pembangunan daerahnya dapat terintegrasi dengan pengembangan IKN yang tengah berlangsung di Kalimantan Timur.

Bupati Mudyat Noor hadir bersama sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Muhajir, Kepala Dinas Pertanian PPU Andi Trasodiharto, Sekretaris Bapelitbang PPU Arif, Kabag Pemerintahan Dahlan, Kabag Humas dan Protokol Tamrin, serta pejabat teknis lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris dan Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bappenas Taufik Hidayat Putra.

Dalam forum tersebut, Pemkab PPU mengajukan sejumlah usulan proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai penting untuk mendukung konektivitas dan ketahanan sumber daya air. Di antaranya pembangunan Jembatan Sungai Riko yang menghubungkan wilayah PPU dengan kawasan IKN, pembangunan Bendungan Lawe-Lawe, serta Bendung Gerak Talake sebagai suplai air baku bagi PPU dan IKN.

“Harapannya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten PPU dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan pembangunan IKN,” ujar Mudyat Noor.

Menurutnya, integrasi antarwilayah menjadi faktor krusial agar mobilitas orang, barang, dan jasa semakin efisien. Hal itu sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar kawasan penyangga ibu kota baru.

Selain infrastruktur fisik, Pemkab PPU juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah proyeksi pertumbuhan penduduk akibat pembangunan IKN.

Mudyat Noor berharap arah pembangunan PPU dapat masuk dalam agenda pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia menargetkan pada 2028, master plan pembangunan kawasan PPU sebagai wilayah mitra IKN telah terstruktur dan mampu memaksimalkan peluang strategis.

“Kita ingin PPU menjadi role model pembangunan di Kalimantan Timur yang tumbuh selaras dengan IKN,” tegasnya.

Pihak Bappenas menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan dan membuka ruang diskusi lanjutan secara lebih intensif, khususnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan percepatan pembangunan PPU dapat terwujud serta memperkuat posisinya sebagai mitra utama IKN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. []

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah