Bupati PPU Hadiri Upstream Oil and Gas Executive Meeting

JOGJAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Tahun 2025 yang mengusung tema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah.”

Kegiatan yang digelar di Hotel Tentrem, Jogjakarta, selama dua hari, 29–30 Oktober 2025, dihadiri Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, para kepala daerah penghasil migas se-Kalimantan dan Sulawesi, jajaran SKK Migas, serta perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam kesempatan itu, Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah penghasil migas. Sinergi ini diharapkan mendorong peningkatan produksi sekaligus pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah.

“Kami berharap SKK Migas maupun perwakilan Kementerian ESDM yang hadir dapat mengkolaborasikan bagaimana dampak Transfer Keuangan Daerah (TKD) bisa diikuti dengan pemberian kewenangan lebih besar bagi daerah penghasil, agar tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan potensi sumber daya alamnya,” ujar Mudyat Noor di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan, penguatan kolaborasi dan kewenangan ini penting untuk mempercepat pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target produksi nasional secara berkelanjutan. “Kami berharap sektor migas di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten PPU, akan semakin baik yang pastinya berdampak bagi kesejahteraan seluruh masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyoroti pentingnya peran aktif daerah penghasil migas agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut berperan dalam industri hulu migas. Ia menekankan forum ini menjadi ruang dialog interaktif antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan kementerian terkait untuk membahas tantangan daerah penghasil migas, termasuk penurunan pendapatan daerah.

“Contohnya Kabupaten Kutai Kartanegara, APBD-nya dulu bisa mencapai Rp17 triliun, kini turun drastis di bawah Rp6 triliun. Ini menjadi catatan penting agar ditemukan solusi bersama,” ujar Rudy.

Rudy menambahkan, kegiatan hulu migas harus menggerakkan ekonomi lokal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Peran perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) juga penting untuk mendukung perbaikan infrastruktur daerah.

Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mengapresiasi kerja sama pusat-daerah yang baik, menyebut bahwa forum ini penting untuk stabilitas produksi migas nasional dan mendorong multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Saat ini, SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi mengawasi 46 wilayah eksplorasi dan produksi yang menyumbang sekitar 42 persen produksi migas nasional.

“Forum ini bukan hanya seremonial, tetapi ruang dialog produktif. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi gagasan dan merumuskan langkah nyata bagi masa depan industri migas Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tutupnya. []

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah