Calon Mahasiswa Keluhkan UKT Mahal, Kampus Dinilai Tak Adil

JAKARTA – Sejumlah calon mahasiswa perguruan tinggi negeri meluapkan kekecewaan atas besarnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai tak sebanding dengan kemampuan ekonomi keluarga mereka. Mereka menilai sistem kampus tak melakukan verifikasi langsung atas kondisi sosial yang sebenarnya.

Qia, calon mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), harus menerima ketentuan UKT sebesar Rp6,4 juta. Ia menyebut nominal itu jauh dari jangkauan, mengingat dirinya hanya bergantung pada ibunya yang berpenghasilan Rp1 juta per bulan.

“Karena sistem yang menilai, bukan dosen atau ada orang [yang menilai],” kata Qia. Ia mengaku terpukul dan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kuliah. “Jujur merasa sedih karena saya sendiri udah punya pikiran kalau misalnya dapat di angka [UKT] yang besar saya bakal lepasin [kuliah],” tambahnya.

Kondisi tersebut turut disorot oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS). Menurut mereka, sistem UKT yang berlaku tidak melibatkan survei lapangan. “Dari kampus enggak ada survei langsung secara konkret,” kata Ananda Eka dari APATIS.

Direktur Akademik UNJ, Agung Premono, menjelaskan bahwa UKT tertinggi diberlakukan pada mahasiswa yang tidak melengkapi data. “Mereka tidak tuntas menyelesaikan pengisian sehingga kami tidak punya data valid. Akhirnya kami penalti dengan menggunakan data tertinggi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kampus tetap terbuka jika mahasiswa ingin mengoreksi data. “Bisa mengonfirmasi secara langsung datang ke UNJ, datang aja atau mengatakan permohonan untuk mengoreksi data,” tukasnya.

Keluhan juga muncul dari Nana, mahasiswa baru di salah satu PTN Yogyakarta. Setelah menerima UKT golongan V sebesar Rp6,9 juta, ia mengajukan keringanan namun ditolak. Ia berencana mengajukan banding pada semester berikutnya. “Seandainya dapat UKT masih sama kayak begini saya bakal coba aju banding,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Togar Simatupang belum memberikan pernyataan terkait persoalan ini. “Saya masih konsen dengan kegiatan lain,” ujarnya.

PDF