Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TEHERAN – Ketegangan antara Iran dan Uni Eropa kembali meningkat setelah blok Eropa bersiap memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris. Pemerintah Iran mengecam keras langkah tersebut dan menuding Amerika Serikat serta Israel berada di balik keputusan itu.
Kecaman disampaikan Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran pada Kamis (29/01/2026). Dalam pernyataan resminya, militer Iran menyebut keputusan Uni Eropa sebagai kebijakan yang tidak memiliki dasar rasional maupun hukum.
“Keputusan ini tidak berdasar, tidak logis, dan sepenuhnya lahir dari tekanan politik pihak luar,” demikian bunyi pernyataan Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran yang dilansir Al Jazeera, Kamis (29/01/2026).
Iran secara terbuka menuding Washington dan Tel Aviv sebagai aktor utama di balik kebijakan tersebut. Tehran menilai keputusan Uni Eropa mencerminkan keberpihakan politik Barat terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
Dalam pernyataan yang sama, Iran menegaskan bahwa langkah Uni Eropa tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional. “Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara,” tegas pernyataan militer Iran.
Iran juga memperingatkan adanya konsekuensi serius dari keputusan tersebut. “Dampak berbahaya dari kebijakan yang provokatif ini akan menjadi tanggung jawab langsung para pembuat kebijakan Eropa,” lanjut pernyataan itu.
Rencana pencantuman IRGC ke dalam daftar teroris disampaikan menjelang pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, Belgia. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan keputusan itu diambil menyusul penindakan keras terhadap demonstrasi besar-besaran di Iran.
“Jika suatu entitas bertindak dengan cara teroris, maka perlakuannya juga harus setara dengan kelompok teroris,” ujar Kallas kepada wartawan, dilansir AFP, Kamis (29/01/2026).
Ia menambahkan bahwa IRGC akan ditempatkan sejajar dengan kelompok ekstremis internasional seperti al-Qaeda dan ISIS. Meski demikian, Kallas menegaskan bahwa jalur diplomasi dengan Iran tidak sepenuhnya ditutup.
“Kami memperkirakan saluran diplomatik masih dapat dijaga, meskipun Garda Revolusi dimasukkan ke dalam daftar hitam,” katanya.
Sebagai bagian dari langkah lanjutan, Uni Eropa juga akan memberlakukan larangan visa dan pembekuan aset terhadap sedikitnya 21 entitas dan pejabat Iran, termasuk pejabat tingkat tinggi yang diduga terlibat dalam penindasan demonstran.
Otoritas Iran sebelumnya mengakui ribuan orang tewas selama gelombang protes nasional, dengan jumlah korban disebut melebihi 3.000 orang. Namun, pemerintah Iran menyatakan sebagian besar korban merupakan aparat keamanan dan warga sipil yang tewas akibat tindakan kelompok perusuh.
Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia membantah klaim tersebut. Mereka menyebut jumlah korban jauh lebih besar dan menuding aparat keamanan, termasuk IRGC, melakukan penembakan langsung terhadap demonstran.
IRGC merupakan sayap ideologis militer Iran yang dibentuk setelah Revolusi Islam 1979. Selain berperan dalam pertahanan, Garda Revolusi juga memiliki pengaruh luas di sektor ekonomi strategis Iran. []
Admin03
