Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SEOUL – Kejaksaan Korea Selatan resmi mendakwa mantan Presiden Moon Jae-in atas dugaan suap yang berkaitan dengan pengangkatan mantan menantunya, bermarga Seo, dalam jabatan penting di sebuah maskapai penerbangan. Dakwaan ini menjadi bagian dari gelombang penyelidikan hukum terhadap sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Moon, yang memimpin Negeri Ginseng dari 2017 hingga 2022.
Berdasarkan keterangan yang dirilis kejaksaan, Seo diangkat menjadi direktur eksekutif Thai Eastar Jet, anak perusahaan dari maskapai penerbangan bertarif rendah Eastar Jet, pada tahun 2018. Kala itu, pendiri Eastar Jet, Lee Sang-jik, juga ditunjuk sebagai kepala Badan Usaha Kecil dan Startup Korea (Korea SMEs and Startups Agency), sebuah lembaga yang didanai negara.
Jaksa menduga penunjukan Lee sebagai kepala lembaga pemerintah merupakan bentuk imbalan karena telah mempekerjakan Seo, meskipun yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman atau kualifikasi yang relevan di bidang penerbangan. Dalam laporan penyelidikan, Seo bahkan disebut kerap absen dalam jangka waktu panjang serta tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Selama masa jabatannya antara 2018 hingga 2020, Seo menerima kompensasi berupa gaji dan tunjangan perumahan sebesar 217 juta won, setara dengan sekitar 150.000 dolar AS. Nilai tersebut diduga merupakan bentuk gratifikasi tidak langsung kepada Moon dan putrinya, Moon Da-hye. Rumah Da-hye sendiri telah digeledah pada September lalu dalam rangka penyidikan perkara ini.
Selain Moon, Lee Sang-jik juga kembali dijerat kasus hukum. Ia sebelumnya telah divonis enam tahun penjara pada 2022 karena penggelapan dana perusahaan. Kini, ia kembali didakwa atas tuduhan suap dan pelanggaran kepercayaan.
Dakwaan terhadap Moon menambah panjang daftar presiden Korea Selatan yang tersandung skandal. Dari tuduhan korupsi hingga tragedi yang lebih ekstrem seperti bunuh diri, dunia politik negeri itu memang kerap kali bergolak. Moon, yang semasa menjabat dikenal karena upayanya menjalin perdamaian dengan Korea Utara, kini berada dalam sorotan hukum yang tajam.
Sementara itu, mantan Presiden Yoon Suk-yeol yang baru saja dilengserkan dari jabatannya karena deklarasi darurat militer yang mengejutkan, juga tengah menghadapi proses hukum tersendiri.
Pemerintahan sementara saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo dari Partai Kekuatan Rakyat. Di tengah kondisi ini, Partai Demokrat Korea yang menjadi oposisi dan partai asal Moon, menyebut dakwaan tersebut sebagai “manuver politik untuk mempermalukan mantan presiden.” Mereka juga menilai bahwa aparat penegak hukum telah dipolitisasi dan kerap digunakan sebagai alat balas dendam ketika terjadi pergantian kekuasaan.
Kritik terhadap Kejaksaan Agung bukan hal baru di Korea Selatan. Lembaga ini kerap dituduh tidak netral, terlebih ketika proses hukum kerap menargetkan tokoh-tokoh dari pemerintahan sebelumnya. Namun sejauh ini, proses penyidikan terhadap Moon dan orang-orang terdekatnya masih terus berlanjut, menandai babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan yang sarat intrik kekuasaan. []
Redaksi11
