JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) mengajukan usulan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menghapuskan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Usulan ini muncul karena SKCK dianggap dapat melanggar hak asasi manusia, terutama bagi mantan narapidana yang kesulitan mencari pekerjaan setelah menyelesaikan masa hukuman. Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan