Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kemendagri memperkuat pemanfaatan data BPS melalui Indeks Perkembangan Harga untuk memantau inflasi daerah secara lebih berkala dan menyiapkan pemantauan pertumbuhan ekonomi daerah.
JAKARTA – Pemanfaatan data statistik untuk membaca pergerakan harga secara lebih cepat menjadi salah satu fokus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memperkuat pengendalian inflasi daerah. Pendekatan berbasis data tersebut mendapat apresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Sabtu (26/09/2026) malam.
Kemendagri menerima penghargaan kategori kementerian atas kontribusinya dalam mengoptimalkan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pengendalian pembangunan daerah. Penghargaan diserahkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Kerja sama Kemendagri dan BPS antara lain menghasilkan penggunaan Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk memantau perubahan harga sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi. Instrumen tersebut digunakan untuk melihat kondisi daerah secara lebih berkala dibandingkan pemantauan inflasi yang sebelumnya dirilis secara bulanan.
Mendagri mengatakan kebutuhan terhadap data yang lebih cepat muncul karena perubahan harga komoditas di daerah berlangsung dinamis. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengidentifikasi daerah dengan tekanan harga tinggi sekaligus menelusuri faktor penyebabnya.
“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS,” ujar Tito, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Minggu, (27/09/2026).
Tito menjelaskan, sebelumnya informasi inflasi daerah pada umumnya tersedia satu kali dalam sebulan. Karena perubahan harga dapat terjadi dalam waktu singkat, ia kemudian menyampaikan masukan kepada Kepala BPS agar tersedia instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian secara mingguan.
Dari kerja sama tersebut, IPH dikembangkan sebagai salah satu instrumen untuk membaca perkembangan harga komoditas pangan. Data itu selanjutnya dimanfaatkan Kemendagri dalam pemantauan dan evaluasi pengendalian inflasi di daerah.
Pemanfaatan data juga mencakup sejumlah komponen pembentuk inflasi, seperti volatile food, administered prices, dan core inflation. Selain pengendalian inflasi, data tersebut sebelumnya digunakan Kemendagri dalam mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.
“Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus. Alhamdulillah [angka inflasi] bisa terkendali di angka yang dalam range 1,5 sampai 3,5 persen,” sambungnya.
Setelah penguatan pemantauan inflasi, Kemendagri juga diarahkan untuk memperluas pemanfaatan data BPS dalam memonitor pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut disiapkan untuk melihat kontribusi perkembangan ekonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Tito mengatakan pemantauan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan secara berkala bersama pihak terkait. Menurut dia, ketersediaan data yang terukur diperlukan agar pemerintah dapat melihat perkembangan ekonomi daerah sekaligus menentukan langkah kebijakan berdasarkan kondisi aktual.
“Dan mohon kerja samanya Bu [Kepala BPS]. Bencana kita sudah jalan cepat sekali dari BPS melalukan verifikasi. Apalagi yang Sumatera kita hampir ratusan ribu yang kita urusin, rumah yang kena musibah. Dan kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi untuk bantu Pak Anggito (Ketua Dewan Komisioner LPS) dengan Bu Kiki (Ketua Dewan Komisioner OJK),” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan apresiasi terhadap jajaran BPS yang disebutnya sebagai silent warrior. Ia menilai pekerjaan statistik kerap tidak terlihat secara langsung, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 menjadi bentuk apresiasi atas sinergi kedua lembaga dalam pemanfaatan data statistik. Ke depan, penggunaan data tidak hanya diarahkan untuk membaca inflasi, tetapi juga untuk membantu pemerintah memantau pertumbuhan ekonomi dan merespons berbagai persoalan daerah secara lebih terukur. []
Redaksi 03
