JAKARTA – Perkara sengketa Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024 hanya ditangani delapan hakim konstitusi. Sebab, hakim konstitusi Anwar Usman tak bisa ikut menangani perkara berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Putusan MKMK itu dijatuhkan kepada Anwar pada November 2023 karena ia dinilai terbukti melakukan pelanggaran etik …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan