JAKARTA – Drama revisi Undang-Undang Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selepas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, dianggap memperlihatkan kejanggalan soal pemahaman prinsip demokrasi di sebagian besar partai politik yang duduk di parlemen. “Saya terus terang sebagai orang yang mempelajari partai politik ini tanda …
Read More »![](https://i0.wp.com/beritaborneo.com/main/wp-content/uploads/2024/08/mahasiswa-demo-di-gedung-dpr.jpg?resize=660%2C330&ssl=1)