JAKARTA – Revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengundang protes dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Beberapa pasal dalam revisi tersebut dianggap membuka peluang kembalinya dwifungsi militer yang pernah diterapkan di era Orde Baru, yang melibatkan TNI dalam ranah politik dan bisnis. Yayasan Lembaga …
Read More »