PONTIANAK – Tim Jatanras Satreskrim Polresta Pontianak menangkap tiga pria yang diduga terlibat dalam perjudian jenis Kolok-Kolok di kawasan Jalan Sungai Selamat, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, pada Senin (10/03/2025) malam. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian yang terjadi di lokasi tersebut. …
Read More »Pemkab Ketapang Dikepung Kontraktor, Proyek 2024 Belum Dibayar
PONTIANAK – Puluhan kontraktor yang terlibat dalam proyek-proyek tahun anggaran 2024 di Kabupaten Ketapang menggeruduk kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Selasa (11/03/2025). Mereka datang untuk mempertanyakan pembayaran proyek yang hingga saat ini belum diproses oleh pemerintah daerah. Dari informasi yang dihimpun, sekitar 266 paket proyek yang …
Read More »LI BAPAN Tuntut Kajagung Tindak Oknum Jaksa Nakal di Kalbar
PONTIANAK – Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) Kalimantan Barat tengah menyelesaikan investigasi terkait dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam sejumlah proyek pemerintah di Kalbar. Kepala LI BAPAN Kalbar, Stevanus Febyan Babaro, menyatakan bahwa pihaknya sangat menyoroti komitmen Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), khususnya terkait janji Jaksa …
Read More »Polisi Ungkap Jaringan BBM Kencing di Pontianak
PONTIANAK – Polresta Pontianak berhasil mengamankan sejumlah bahan bakar minyak (BBM) ilegal dalam sebuah operasi yang digelar pada Selasa (11/03/2025) dini hari di wilayah Pontianak Barat. Dalam operasi ini, aparat kepolisian mengamankan drum dan jerigen berisi BBM yang diangkut menggunakan truk dari lokasi penampungan yang diduga digunakan untuk menampung BBM …
Read More »Skandal Korupsi PLTU Kalbar, Negara Rugi Rp1,2 Triliun
PONTIANAK – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan mega korupsi dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Proyek yang mangkrak ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp1,2 triliun. Kasus ini berlangsung antara tahun 2008 hingga …
Read More »Gaji 3.000 Guru Honorer di Kalbar Dibayar dengan Dana BOS
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa gaji untuk sekitar 3.000 guru honorer di wilayahnya akan dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ria Norsan dalam audiensi dengan para guru honorer di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (06/03/2025) siang. Kehadiran sejumlah guru honorer …
Read More »Kalbar Tetapkan Libur Lebaran untuk Siswa: 21 Maret hingga 8 April
PONTIANAK – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, secara resmi mengumumkan jadwal libur lebaran untuk seluruh sekolah di wilayah tersebut. Melalui surat edaran yang dikeluarkan pada Selasa, 4 Maret 2025, Rita menjelaskan bahwa libur lebaran tahun ini akan berlangsung mulai tanggal 21 Maret hingga 8 …
Read More »BNNP Kalbar Sapu Bersih Sabu dan Ganja Hasil Penyelundupan
PONTIANAK – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil ungkap lima kasus tindak pidana narkoba yang berlangsung pada periode 2024 hingga awal 2025. Kegiatan pemusnahan berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Selasa (04/03/2025) dengan disaksikan oleh berbagai pihak terkait. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri …
Read More »Tiktoker Iky Kabah Ditahan Polda Kalbar
PONTIANAK – Petualangan tiktoker asal Kalimantan Barat, Iky Kabah, yang sempat membuat heboh dunia maya dengan mengklaim bahwa semua guru sering melakukan korupsi dan tidak layak dihormati, akhirnya berujung pada penahanan oleh Polda Kalimantan Barat (Kalbar). Tindakan Iky Kabah yang dinilai mencemarkan nama baik profesi guru ini membuat resah banyak pihak, …
Read More »Ria Norsan Jadi Kepala Daerah Terkaya di Kalbar, Ini Daftar Hartanya
PONTIANAK – Kepala daerah di Kalimantan Barat (Kalbar) telah melaporkan harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pejabat publik. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini tidak hanya menunjukkan transparansi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai status ekonomi masing-masing kepala daerah yang menjabat pada periode 2025-2030. …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan