PARLEMENTARIA KALTIM – DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung keberadaan pondok pesantren (ponpes) di Provinsi Kaltim. Karena itulah, para wakil rakyat di Benua Etam ini berinisiatif menyediakan payung hukum untuk memfasilitasi pengembangan ponpes, berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren di Provinsi Kalimantan Timur. …
Read More »Susun Desain Tranformasi Energi dan Ekonomi, Kaltim Siap Jadi Mitra IKN
SAMARINDA – Sebagai mintra Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyusun desain besar transformasi energi dan ekonomi dalam program kegiatan pada 2024. “Undang-undangnya, Kalimantan Timur dan provinsi di Kalimantan menjadi mitra IKN. Artinya bukan lagi menjadi daerah penyangga, yang kalau dibutuhkan terkoneksi dengan IKN. Tapi …
Read More »Gelar Rapat Paripurna ke-42, DPRD Kaltim Sahkan Raperda FPP Jadi Perda
PARLEMENTARIA KALTIM – RANCANGAN Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (FPP) ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren itu dilakukan dalam rapat Paripurna ke-42 DPRD Provinsi Kaltim yang digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku …
Read More »Ciptakan Pemerintahan Berintegritas, Sekda Sri Wahyuni Ikut Paku Integritas KPK
JAKARTA, ADVETORIAL – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) tahun 2023 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta, Rabu-Kamis (22-23 November 2023). Kegiatan yang digelar selama dua hari itu, diawali executive …
Read More »BW Minta Pemkot Beri Reward Atlet Peparprov IV
BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bakhtiar Wakkang memberikan penghargaan kepada perjuangan atlet Bontang yang turun dalam Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) IV Kaltim. Mengingat mereka mencatatkan prestasi yang membanggakan. Apresiasi itu disampaikan, pasca rapat dengar pendapat, Selasa (21/11/2023). Semangat juang atlet penyandang disabilitas ini membawa Bontang berada di urutan keempat …
Read More »2024, Dinkes Kaltim Bentuk UPTD Farmasi
SAMARINDA – Dalam rangka menjaga dan menjamin kualitas dan kuantitas obat serta perbekalan kesehatan untuk masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim akan segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi pada 2024 mendatang. Ditemui awak media, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kaltim dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, …
Read More »Ketua Komisi III DPRD Ingatkan Pembuatan Jalan Alternatif Berbas Pantai-Tanjung Laut Indah Tidak Ganggu Nelayan
BONTANG – Pemkot Bontang memiliki rencana untuk membangun jalan alternatif Berbas Pantai-Tanjung Laut Indah Nantinya akses ini akan tersambung dengan kawasan pesisir di dua kelurahan tersebut. Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mengaku mendukung rencana itu, “Apalagi setiap musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) selalu disuarakan. Artinya ini kebutuhan warga,” …
Read More »Komisi I DPRD Minta Kuota PPPK Dimaksimalkan Pasca Disahkannya UU ASN
BONTANG – Komisi I DPRD Minta Kuota PPPK Dimaksimalkan Pasca Disahkannya UU ASN Pasca disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pemkot harus melakukan kajian hukum. Langkah sigap itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Muslimin. Menurutnya penataan tenaga kontrak daerah atau honorer dipandang perlu …
Read More »Tercatat Sebagai Warga Miskin, BW Soroti Tata Kelola Data BPS
BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyoroti tata kelola pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang. Menurutnya data di dinas tersebut tidak akurat. Pasalnya dalam data masyarakat, wakil rakyat yang akrab disapa BW ini tercatat sebagai salah satu warga miskin di Kota Taman (sebutan …
Read More »UU ASN Ancam Nasib Honorer, Muslimin Dorong Pemerintah Gerak Cepat
BONTANG – Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada 31 Oktober 2023 lalu. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muslimin mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperhatikan tatanan honorer di lingkupnya. Pasalnya UU ASN tersebut bersifat …
Read More »