Hukum

Oleh: Nursiah | 251003741020825 Mahasiswi Magister Kenotariatan | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ABSTRAK Secara doktrinal, akta jaminan dikualifikasikan sebagai perjanjian accessoir yang bersifat sekunder terhadap perjanjian pokok. Namun dalam praktik perbankan dan pembiayaan, posisi akta jaminan justru kerap menjadi sentral karena menjadi fokus utama ketika terjadi wanprestasi. Kondisi ini …

Nursiah, S.H., M.H. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Abstrak Tulisan ini membahas kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas (PT) yang domisilinya berada di luar wilayah jabatan notaris. Permasalahan ini sering muncul ketika notaris berkedudukan di satu provinsi, misalnya DKI Jakarta, tetapi akta pendirian …

Oleh: NURSIAH, S.H., M.H. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan perubahan mendasar terhadap rezim hukum perjanjian perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian kawin hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan …

Khristyawan Wisnu Wardana, SH, MH (Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum (DIH) Angkatan 46 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Negara menjamin bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memberikan rasa aman. Perkembangan dan kemajuan teknologi disatu sisi membawa dampak positif dan di satu sisi membawa dampak negatif. Salah satu bentuk penyalahgunaan …

Nursiah, S.H., M.H. (Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) PERMUKAAN bumi yang sudah berubah menjadi void dan digenangi air, eksistensi tanahnya tentu tidak lagi tersedia, tidak dapat digunakan, difungsikan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Mengesampingkan unsur tanah musnah sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Nomor 5 Tahun …

Abdullah Khaliq SH., MH (Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Angkatan – 46 Universitas 17 Agustus Surabaya) Latar Belakang Dilihat dari konstitusi Indonesia, visi bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan (Preambule) UUD NRI 1045 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia demi mewujudkan keadilan sosial …

Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia serta Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital Dan File oleh: Muhammad Akmal N, SH., MH (Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Angkatan – 46 Universitas 17 Agustus Surabaya) Di era digital ini, …

Nur Khalimatus Sa’diyah, SH.,MH (Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya) HUKUM pidana sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hukum pidana di Indonesia mulai menghadapi tantangan besar yang …

Arie Exchell Prayogo Dewangker (Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum (DIH) Angkatan 46 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Pendahuluan Hukum pidana di Indonesia saat ini masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum peninggalan kolonial Belanda. Salah satu bukti nyata adalah keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya merupakan terjemahan dari Wetboek …

Muhammad Azmi Khoirurrijal (Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Banyak inovasi yang telah dihasilkan oleh kemajuan teknologi di era digital saat ini telah mengubah cara hidup manusia dan mempengaruhi aspek penting masyarakat, seperti hukum. Salah satu kemajuan yang terus berkembang adalah kecerdasan buatan (AI). Meskipun demikian, muncul …