BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang kritik Program Pemerintah yakni Bedah rumah Hal itu di sampaikan Faisal dan Bakhtiar Wakkang saat Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Lima Raperda, Senin, (27/11/2023), di Auditorium Tiga Dimensi. Jumlah Anggaran Program yang bersumber dari APBD ini, dianggap Anggota Komisi III DPRD …
Read More »2024 APBD Bontang Di Sepakati Sebesar Rp 2,1 Triliun
BONTANG – Rapat Paripurna dalam Pengesahan APBD di tahun 2024 mendatang, yang berlangsung pada, Senin (27/11/2023) kemarin, bertempat di Auditorium Tiga Dimensi, Jalan Awang Long. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah di sepakati APBD Bontang tahun …
Read More »Ketuk Palu, APBD Bontang 2024 Sebesar Rp 2,1 Triliun
BONTANG – Rapat Paripurna dalam Pengesahan APBD di tahun 2024 mendatang, yang berlangsung pada Senin (27/11/2023) kemarin, bertempat di Auditorium Tiga Dimensi, Jalan Awang Long. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah di sepakati APBD Bontang tahun …
Read More »Faisal Usul Gedung Bekas Uji KIR Digunakan Sebagai Lokasi TK Plus Al-Muhajirin
BONTANG – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Faisal meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memfasilitasi tempat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Plus Al-Muhajirin Loktuan. Ia menyarankan agar gedung bekas Uji KIR di Loktuan dimanfaatkan sebagai sarana KBM TK Plus Al-Muhajirin Loktuan, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara. …
Read More »Amir Tosina Tagih Rute Pelayaran Bontang-Mamuju
BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mempertanyakan terkait nasib rute pelayaran baru Bontang-Mamuju. Pasalnya hingga saat ini belum ada tanda-tanda sehubungan rencana itu. Keluhan itu disampaikan saat rapat paripurna, Senin (27/11/2023). Padahal rute tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Bontang. Khususnya mereka yang sebelumnya berasal dari Mamuju. Selain dari …
Read More »Komisi II Beber BPBD Bakal Dibangunkan Kantor di 2025
BONTANG – Pupus sudah harapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggunakan aset pemkot yang berada di Jalan Ir H Juanda. Kini yang dipakai sebagai gedung per kuliah-an Stitek (Sekolah Tinggi Teknologi). Pasalnya, pemkot akan memperpanjang durasi yang semula habis di pertengahan bulan depan. Anggota Komisi II DPRD Bakhtiar Wakkang menerangkan …
Read More »Penerima Program Bedah Rumah Masih Ada Tidak Tepat Sasaran
BONTANG – Sasaran program bedah rumah yang dilakukan Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan seharusnya ialah warga yang tidak mampu. Akan tetapi, Anggota Komisi II DPRD Bakhtiar Wakkang mengaku mendapatkan informasi bahwa masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, “Jadi yang menerima itu merupakan tempat kos, Ada itu …
Read More »BW Minta Pemkot Beri Reward Atlet Peparprov IV
BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bakhtiar Wakkang memberikan penghargaan kepada perjuangan atlet Bontang yang turun dalam Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) IV Kaltim. Mengingat mereka mencatatkan prestasi yang membanggakan. Apresiasi itu disampaikan, pasca rapat dengar pendapat, Selasa (21/11/2023). Semangat juang atlet penyandang disabilitas ini membawa Bontang berada di urutan keempat …
Read More »Ketua Komisi III DPRD Ingatkan Pembuatan Jalan Alternatif Berbas Pantai-Tanjung Laut Indah Tidak Ganggu Nelayan
BONTANG – Pemkot Bontang memiliki rencana untuk membangun jalan alternatif Berbas Pantai-Tanjung Laut Indah Nantinya akses ini akan tersambung dengan kawasan pesisir di dua kelurahan tersebut. Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mengaku mendukung rencana itu, “Apalagi setiap musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) selalu disuarakan. Artinya ini kebutuhan warga,” …
Read More »Komisi I DPRD Minta Kuota PPPK Dimaksimalkan Pasca Disahkannya UU ASN
BONTANG – Komisi I DPRD Minta Kuota PPPK Dimaksimalkan Pasca Disahkannya UU ASN Pasca disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pemkot harus melakukan kajian hukum. Langkah sigap itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Muslimin. Menurutnya penataan tenaga kontrak daerah atau honorer dipandang perlu …
Read More »