Cegah Keracunan, Pemerintah Pasang CCTV di Dapur Makanan Bergizi Gratis

TANJUNG SELOR — Pemerintah pusat memastikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di bawah pengawasan superketat. Tujuannya jelas: memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan masyarakat, terutama pelajar, benar-benar aman, bersih, dan bergizi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, setiap dapur yang ikut dalam pelaksanaan program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dan memenuhi standar kebersihan yang ditentukan. Ia meminta para kepala daerah tidak main-main dalam hal pengawasan.

“Pengawasan terhadap penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi harus benar-benar dilakukan dengan cermat. Jangan sampai ada dapur yang tidak layak lolos begitu saja,” tegas Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Senin, (03/11/2025).

Tito juga menekankan agar Dinas Kesehatan daerah terlibat langsung dalam memeriksa dapur dan menilai kualitas makanan yang disajikan. “Dinas Kesehatan harus dilibatkan penuh, terutama dalam memastikan dapur MBG memenuhi standar kesehatan dan kebersihan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Tito meminta Unit Kesehatan Sekolah (UKS) turut aktif mengawasi makanan agar tidak basi atau menyebabkan gangguan kesehatan. Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama di daerah terpencil, agar program MBG berjalan maksimal dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyatakan pihaknya juga memperkuat pengawasan dengan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke-9 dari total 15 titik di bawah koordinasi Polda Riau. “Hari ini kita meresmikan SPPG ke sembilan, besok pagi dilanjutkan dengan yang ke sepuluh. Lima titik lainnya segera dioperasikan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Menurut Herry, setiap proses dalam MBG, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi ke sekolah, dipantau ketat dengan bantuan CCTV dan sistem security food.
“Kami juga menugaskan Bhabinkamtibmas untuk mendampingi distribusi makanan, guna menjamin keamanan dan ketertiban,” jelasnya.

Herry menegaskan, langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan di lapangan. Hingga kini, tercatat 3.000 pelajar di wilayah Polda Riau telah menjadi penerima manfaat, dan jumlah itu akan terus meningkat. “Jumlah penerima manfaat ini akan terus meningkat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah mencukupi kebutuhan gizi anak-anak,” tutupnya. []

Admin03